Foto: lokasi PLTU Lati Berau di Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur.
TANJUNG REDEB – Proses pembaharuan isi kontrak kerjasama alias adendum antara PT Indo Pusaka Berau (IPB) ke PT PLN Persero, mulai temui kesepakatan. Proses lelang harga jual listrik oleh PT IPB diklaim telah temui harga.
Proses kelanjutan kerjasama itu menjadi salah satu penjamin distribusi listrik ke warga Bumi Batiwakkal berjalan mulus. Ini dibertujuan meminimalisir peristiwa pemadaman bergilir. Yang kerap diprotes warga pelanggan PT PLN UP3 Berau.
Menurut informasi, kerjasama antara kedua perusahaan plat merah tersebut telah berakhir pada Februari 2023 lalu. Proses adendum berjalan hingga empat bulan setelahnya. Persisnya pada 31 Mei 2023 kemarin.
Namun, setelah dikonfirmasi terkait itu, Direktur PT IPB Najemuddin, menyatakan saat ini dokumen kontrak tengah menunggu persetujuan dari Kementerian ESDM RI. Sebab mesti melalui legal PT PLN (Persero) pusat.
Sehingga, negosiasi harga belum dapat diungkap ke publik. Lantaran harga yang diajukan saat ini masih berpotensi untuk berubah. Meski begitu, Najemuddin memberi sinyal jika ada kemungkinan terjadi kenaikan harga.
“Belum bisa kami ungkap ke publik mas. Karena situasi masih bisa saja berubah,” kata Naje sapaan dia kepada awak Berau Terkini beberapa waktu lalu.
Proses persetujuan menteri itu diperkirakan bakal rampung sebulan mendatang. Persetujuan menteri itu, dilengkapi dengan dokumen lelang penjualan listrik di laman resmi PT PLN (Persero).
“Persetujuan menteri itu yang penting. Karena kalau tidak disetujui bisa saja proses lelang diulang,” sebutnya.
Saat ini, proses kerjasama antara PT PLN dan PT IPB masih berlangsung dengan harga kerjasama kontrak lama. PT PLN UP3 Berau membeli daya senilai Rp 836,6 per KwH kepada PT IPB.
Saat ini, PLTU Lati mendistribusikan listrik hingga 10 MW melalui dua mesin pembangkit yang dimiliki. Menopang sekitar 30 persen beban puncak penggunaan listrik di Berau yang mencapai 31 MW. Ditopang juga melalui pembangkit listrik di PLTU Berau dan PLTD Sambaliung.
“Kerjasama masih berlangsung, masih pakai harga lama,” ujarnya.
Secara politik. Pemkab Berau tak hanya tinggal diam. Dukungan diberikan ke PT IPB. Sebagai perusahaan plat merah besutan dua perusahaan swasta dan Pemkab Berau.
Memiliki saham hingga 49 persen di PT IPB, mendorong pemerintah untuk bersikap. Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Berau Gamalis angkat bicara atas proses adendum yang berjalan lama tersebut.
Dia meminta, kepada PT PLN untuk dapat menerima tawaran yang diberikan oleh PT IPB. Sebab, IPB diyakini menjadi salah satu motor penambah pendapatan daerah.
“Ambil saja tawarannya, sebagai bentuk kerjasama dan saling menghidupkan antara perushaan pemerintah daerah dan BUMN,” kata Gamalis.
Begitupun dengan Sri Juniarsih sebagai Bupati Berau, Ia memberikan ultimatum kepada PT PLN UP3 Berau. Sebab, dalam beberapa hari lalu warga Bumi Batiwakkal kembali alami pemadaman bergilir. Akibat dari dua pembangkit sedang dalam proses perawatan dan perbaikan. Yakni PLTU Lati dan PLTU Berau.
Dirinya pun mendorong kepada perusahaan penyedia listrik negara tersebut untuk memberikan alternatif yang terbaik sebagai langkah antisipasi kala pemadaman bergilir terjadi.
“Sudah saya peringatkan pimpinanya, saya menyayangkan pemadaman ini kembali terjadi,” ujarnya. (*)
Reporter: Sulaiman
