Foto: Ketua DPRD Berau Madri Pani
TANJUNG REDEB- Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Berau sudah dimulai, berbagai usulan disampaikan oleh pemerintah kampung.
Untuk itu Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, usulan yang disampaikan sedikit banyaknya dapat diakomodir. Apalagi, anggaran daerah 2023 yang cukup fantastis berkisar Rp 3,5 triliun sangat tidak adil, apabila masih ada kampung yang usulannya tidak direalisasikan.
“Jangan sampai muncul lagi keluhan dari pemerintah kampung tidak satupun usulan yang diajukan dieksekusi pemerintah. Padahal, mereka itu juga mengerjakan program pemerintah daerah,” katanya.
Lanjut Madri, biasanya usulan direalisasikan untuk setiap kampung minimal satu usulan prioritas apabila jika anggaran tidak mencukupi.
Di momen musrenbang ini, dirinya berharap pemerintah lebih bijak menggunakan anggaran, serta memberikan pemerataan kepada setiap kampung di Berau. Khususnya kmpung terjauh. Madri menambahkan , untuk apa menganggarkan APBD besar kepada SKPD kalau pada akhirnya menjadi Silpa.
Dikatakannya, kadang masyarakat dan pemerintah kampung bertanya mengapa setiap mengusulkan tidak ada anggaran tapi di setiap akhir tahun program kerja selalu silpanya tinggi, ini menjdi acuan justru membangun dari desa itu diatas segalanya.
“Bupati maupun anggota DPRD terpilih itu dari rakyat. jadi harus diingatkan kembali uang rakyat kembali ke rakyat,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada OPD agar bisa membantu bupati sebagai perpanjangan tangan dalam memaksimalkan kinerjanya. Hal ini bertujuan, agar keinginan masyarakat yang disampaikan melalui OPD bisa disampaikan kepada Bupati.
“OPD kan perpanjangan tangan bupati. Harus bergerak dan bisa bantu Bupati, jangan hanya menunggu tanpa tindakan. Tidak mungkin semua bisa ditangani oleh Bupati,” pungkasnya. (/ADV).
