TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau meluncurkan program Kelurahan/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (K2RPPA) di Balai Mufakat, Senin (21/7/2025).
Hal ini merupakan tindak lanjut program pemerintah yang ingin menciptakan Berau sebagai kabupaten layak anak dan aman bagi kaum perempuan.
Selain itu, acara tersebut sekaligus memberikan bimbingan teknis bagi relawan SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak kepada pemerintah kampung dalam rencana aksi program anyar tersebut.
Kegiatan tersebut digelar dengan tema besar “Sinergitas Mewujudkan Ruang Bersama Demi Indonesia Bahagia” selama dua hari.
Plt Asisten II Setda Berau, Rusnan Hefni, mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan ruang aman tersebut.
“Ini sudah menjadi amanat negara yang wajib untuk dijalankan,” sebut Hefni.
Dia mengatakan, saat ini kelompok usia dan gender tersebut masuk dalam kategori rawan kekerasan seksual.
Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat catatan kekerasan di Berau pada pertengahan 2025 sudah mencapai 17 kasus.
“Kami ingin menihilkan angka itu,” tegas Hefni.
Menurutnya, setiap tingkatan harus terorganisir, mulai lingkaran terkecil komunitas keluarga hingga pemerintah pusat memiliki program yang terintegrasi. Harapannya intervensi program dapat dirasakan hingga tingkat kampung dan kelurahan.
“Mari tingkatkan sinergi,” ajaknya.
Selain persoalan kekerasan, angka pernikahan dini juga turut mencuri perhatian pemerintah. Dalam catatannya, terdapat 16 permohonan dispensasi nikah yang diajukan pasangan di bawah umur.
“Ini juga akan menjadi masalah ketika tidak dalam pembinaan,” tutur dia.
Dia mengatakan, langkah pembinaan SDM di Berau sangat penting, termasuk dalam hal perlindungan hak.
Dia menambahkan, ibu merupakan garda terdepan pembinaan moral kaum muda. Sehingga, penting diberikan edukasi bagi para ibu yang dilaksanakan oleh relawan SAPA di setiap kampung.
“Ini harus konsisten dijalankan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, mengharapkan rencana tindak lanjut di setiap kampung yang digagas oleh relawan SAPA.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan tindakan serius kepada masyarakat di kampung dalam melindungi hak hidup perempuan dan anak.
“Ini sangat penting dilakukan, makanya kami gelar bimtek pada hari ini,” sebutnya.
Dirinya juga berpesan agar pemerintah kampung dan aparat hukum lainnya dapat menjadi motor advokasi para penyintas.
Kampung didorong untuk menyediakan ruang aman bagi para penyintas. Bila memungkinkan dapat menjadi pendamping dalam melaporkan tindak kekerasan yang dialami korban.
“Semoga program advokasi juga berjalan,” kata Rabiatul.
Dalam gelaran itu, dilaksanakan juga pemberian penghargaan bagi kelurahan ramah anak dan perempuan. Penghargaan itu diterima oleh Kelurahan Karang Ambun dan Gunung Panjang.
Lurah Karang Ambun, Muliana, mengatakan, pihaknya sejak tahun lalu telah berkomitmen untuk menciptakan wilayah yang aman dan nyaman bagi ibu, anak, hingga kaum difabel.
Program tersebut sudah berjalan hingga saat ini, namun masih terdapat beberapa infrastruktur yang membutuhkan bantuan pemerintah untuk dibangun di kelurahan dan lingkungan masyarakat.
“Semoga tahun ini sudah dapat terbangun semua,” pungkasnya. (*/Adv)
