JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto geram dengan maraknya kasus beras oplosan, tugaskan Kejaksaan Agung hingga Polri untuk menindak.
Menurut Presiden Prabowo kerugian dari kasus beras oplosan sangat besar, bahkan nilainya mencapai Rp 100 Triliun.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia pangan tersebut.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa,” ujar Prabowo di acara penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) dikutip dari Beritasatu.
Presiden Prabowo mengatakan, praktik curang yang dilakukan oknum pengusaha ialah dengan menjual beras biasa atau beras medium sebagai beras premium demi meraih keuntungan lebih besar.
Karena itu Presiden Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha yang melakukan praktik curang tersebut.
“Masih banyak permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, lalu harganya dinaikin seenaknya. Saya telah minta jaksa agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap kondisi ketahanan pangan nasional karena cadangan beras pemerintah telah mencapai 4,2 juta ton yang menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, produksi jagung juga meningkat 30 persen dan produksi beras naik hingga 48 persen.
Diketahui praktik beras oplosan diungkapkan pertama kali oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, saat itu Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan ada 212 merk beras premium yang ternyata beras oplosan.
Kini Mentan Amran Sulaiman menegaskan bakal menindak perusahaan produsen beras yang melanggar aturan.
“Kalau tidak mau ikut aturan, maka akan ditindak. Tidak ada kompromi. Ini perintah langsung dari Bapak Presiden,” ucap Amran Sulaiman, Minggu (20/7/2025) dikutip dari Beritasatu.
Menurut Mentan Amran Sulaiman, pihaknya telah mengirimkan 212 merek yang diduga melanggar dan saat ini telah diproses oleh aparat penegak hukum.
Dari jumlah itu, 25 kasus telah diperiksa, dan kemungkinan ada 40 hingga 45 kasus lain yang segera diperiksa secara maraton.
“Sanksinya jelas dari aparat penegak hukum. Sudah ada 212 yang kami kirim dan diproses. Sudah 25 diperiksa, dan kemungkinan 40 sampai 45 lagi akan diperiksa dalam waktu dekat,” tuturnya.
Lebih jauh, Mentan Amran Sulaiman menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan nasional di tengah fluktuasi harga dan potensi gejolak di pasar.
“Kita harus jaga ketenangan masyarakat. Kita harus jaga pangan negara kita. Jangan ada yang main-main dengan aturan,” tuturnya.
