SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berharap Kalimantan Timur tidak selamanya bergantung pada dana bagi hasil (DBH). Menurutnya, Kalimantan Timur harus mampu mencapai kemandirian fiskal.
Dia mengatakan, DBH yang diterima Kaltim sebagian besar berasal dari sektor sumber daya alam dan royalti. Menurutnya hal itu akan berdampak kepada Kaltim jika terjadi penurunan permintaan di tingkat global.
Rudy Mas’ud mencontohkan, ketika China tidak mengimpor batu bara dari Indonesia maka harga batu bara akan jatuh turun.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana bagi hasil. Tolong agar ini menjadi perhatian,” kata Rudy Mas’ud kepada jajaran Pemprov Kaltim dikutip dari akun Instagram resmi Pemprov Kaltim.
“Andalan Indonesia misalnya batu bara. Begitu China tidak beli, tutup sedikit saja, negara lain masuk harganya langsung anjlok, terjun ciruk,” ujarnya.
Menurut Rudy Mas’ud, Pemprov Kaltim harus berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dia mengatakan sektor pertanian, hingga pariwisata dan pembangunan hijau bisa menjadi pilihan.
“Kaltim sudah harus menyiapkan sumber-sumber penerimaan baru yang berkelanjutan. Sebagian negara-negara dunia saat ini mulai beralih pada penggunaan energi baru terbarukan. Karena itu, Kaltim harus siap dengan kondisi tersebut, termasuk pula menyiapkan potensi-potensi penerimaan daerah dari tata kelola pembangunan hijau,” tulis akun Instagram Pemprov Kaltim.
Tidak hanya mencari potensi penerimaan daerah dari sektor baru untuk meningkatkan PAD, Pemprov Kaltim juga akan mengoptimalisasi pajak daerah seperti halnya pajak alat berat.
