Foto: Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah
TANJUNG REDEB- Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Sa’diah juga angkat bicara terkait ajakan Gubernur Kaltara agar Berau bergabung ke Bumi Benuanta.
Menurut Syarifatul, Pemkab Berau harus mempertimbangkan secara matang, apa saja keuntungan yang didapatkan ketika bergabung dan apa yang akan hilang ketika Berau gabung ke Kaltara.
“Secara geografis memang bagus ya, untuk gabung ke Kaltara, karena jaraknya dekat, hanya 2 jam dibanding ke Samarinda. Tapi ada hal lain juga yang dipertimbangkan, bahwa Berau ini sebagai apanya. Kalau Berau tidak difungsikan maksimal, akan rugi juga,”tegasnya.
Apalagi, Berau merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Timur bahkan Indonesia. Itu juga mendapat bagian dari Provinsi Kaltim, berupa dana bagi hasil (DBH).
Kemudian, jika nantinya bergabung dengan Kaltara, apa saja yang akan didapat ketika menjadi bagian dari Kaltara. Jangan sampai, DBH itu kita tidak dapat lagi.
“Jangan-jangan malah nanti kita (Berau) yang menyumbang,” Jelasnya.
Ditambahkan Syarifatul, diperlukan kajian akademis dan kajian ilmiah lainnya, termasuk keuntungan dari segi ekonomi. Kalau untuk kulture, dia menilai sudah tidak ada masalah karena sudah cukup menyatu antara masyarakat Berau dan Kaltara.
“Tapi untuk kajian lain kan perlu dilakukan,” jelasnya.
Memang waktu itu, Berau salah satu bagian penting dalam terbentuknya Kaltara. Namun, saat itu Berau minta dijadikan ibu kota, tapi masyarakat Kaltara saat itu tidak mau.
Namun saat ini, meskipun ada pembahasan negosiasi terkait ibu kotanya ada di mana, hal itu dianggapnya kurang relevan lagi. Sebab, untuk penggabungannya dua wilayah dari provinsi berbeda tidak sesederhana itu.
“Bukan hanya soal mau dan tidak mau. Tapi kan ini juga ada kaitannya di pusat. Sementara pusat saja banyak menerima permintaan pemekaran di mana-mana. Kalau saya sih dipertimbangkan baik-baik saja dulu untung ruginya” tuturnya.
Yang jelas kata dia , jika bergabung dengan Kaltara, Berau harus bisa untung jangan sampai rugi. Kalau Berau tidak jadi ibu kota, saya kira tidak perlu.
“Apalagi kita juga punya fasilitas bandara, penduduk juga banyak. Dan kalau dilihat dari segi keramaian dengan Kaltara, Berau masih ramai,” katanya.
Ia juga mencontohkan, sejumlah kabupaten dikaltara yang dahulu berada di wilayah Kaltim APBDnya tinggi, yakni berkisar Rp 2 triliun lebih. Namun kini berkurang drastis. Bahkan semenjak menjadi Kaltara, dari informasi yang didapatnya hampir rata-rata APBD hanya sekira Rp 1,1 Triliun.
“Saya tidak mau seperti itu, apa yang mau dipake membangun kalau uang sudah habis untuk membayar gaji ASN. Jadi pertimbangkan baik-baik ajakan itu,” pungkasnya (/)
