Foto: Bupati Berau bersama Forkopomda saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Menkopolhukam saat mereka ke Berau
TANJUNG REDEB, – Sejumlah sengketa lahan terjadi di Berau. Mulai tapal batas wilayah hingga sengketa warga dan perusahaan. Kehadiran perwakilan Kemenko Polhukam ke Berau diharapkan mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan lahan yang terjadi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih dihadapan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenkopolhukam, Perwakilan ESDM Kaltim, Kapolres Berau, perwakilan Dandim Berau 0902 Berau, Kejaksaan Negeri Berau, pihak PT Berau Coal, hingga Camat Tanjung Redeb dalam rapat pembahasan di Hotel Grand Parama.
Dalam kasus ini, dimunculkan contoh persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan PT berau Coal. Sri Juniarsih mengatakan, Pemkab akan memfasilitasi setiap adanya upaya penyelesaian masalah.
“Kedatangan perwakilan dari Kemenkopolhukam ini sangat positif sekali. Karena, tidak hanya membantu penyelesaian soal sengketa tanah, tapi juga memberikan solusi terbaik untuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan sengketa tanah,” katanya.
Guna meningkatkan upaya penyelesaian, Pemkab berau akan intens berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam membahas hal-hal yang sekiranya membutuhkan bantuan. Banyak hal, yang menjadi pembahasan di dalam acara tersebut. Terutama berkaitan dengan penyelesaian konflik lahan.
Untuk mencegah terjadinya saling klaim lahan antara perusahaan, maupun pihak swasta, bupati kembali mengingatkan, agar kedepan masyarakat untuk dapat melengkapi surat legal atas penguasaan tanah yang dimiliki. Berupa sertifikat kepemilikan yang sah.
Dirinya juga meminta instansi terkait, dalam hal jni Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, untuk membantu masyarakat dalam mengurus surat legalitas kepemilikan tanah.
“Saya berharap, kedepan tidak ada lagi saling klaim lahan dan sebagainya. Namun, meskipun itu masih terjadi, pihaknya juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin melakukan konsultasi,” terangnya.
Sementara itu, Asisten Deputi bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenkopolhukam, Asep Jenal Ahmadi menyampaikan, pihaknya tentu sangat menyadari persoalan yang terjadi di Kabupaten Berau.
Pemerintah pusat tentu juga menaruh atensi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di daerah seperti masalah sengketa lahan seperti yang terjadi di Berau.
Tentunya melalui solusi-solusi yang diformulasikan berdasarkan akar permasalah. Namun di sisi lain, dirinya juga salut kepada masyarakat Berau, yang ketika terjadi permasalahan tanah, ada upaya penyelesaian secara santun. Yakni melalui jalur hukum dan tidak anarkis.
“Saya sangat mengapresiasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Berau. Karena dalam menyelesaikan ini, masih dilakukan secara baik-baik dan santun,” pungkasnya. (*)
