Reporter : Hendra Irawan
|
Editor : Fathur

JAKARTA – PT Berau Coal akan mendukung program pemerintah pusat untuk membangun 3 juta rumah dengan menyiapkan 500 unit hunian gratis beserta isinya. Proyek ini dijadwalkan akan dimulai dengan groundbreaking pada 27 Desember 2024 di Kabupaten Berau, setelah perayaan Natal.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (23/12).

Selain Berau Coal, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Adaro Energy) juga akan terlibat dalam proyek ini.

“Berau Coal bakal melakukan groundbreaking pada 27 Desember mendatang. Rencananya ada 500 rumah beserta isinya yang akan diberikan secara gratis kepada rakyat,” kata Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara.

Sementara itu, Alamtri, perusahaan milik Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, akan melakukan groundbreaking proyek pembangunan rumah rakyat pada Januari 2025. Alamtri akan membangun rumah rakyat di Kalimantan Selatan.

Adapun lokasi pembangunan rumah tersebut, menurut Ara, akan dilakukan di wilayah perusahaan pertambangan Berau Coal dan Alamtri.

“Menurut saya, itulah gotong royong. Itulah Indonesia. Kita apresiasi, para pengusaha mau membantu rakyat untuk mendapatkan rumah,” ujarnya.

Sebelum Berau dan Adaro, PT Agung Sedayu Group telah merealisasikan proyek serupa di Kabupaten Tangerang, Banten. Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan itu membangun 250 unit rumah dengan dana corporate social responsibility senilai Rp 60 miliar. Ara menyebut proyek pembangunan yang dimulai pada 1 November 2024 itu sedang berlangsung.

“Apakah itu salah? Saya rasa tidak. Tidak ada yang masuk negara, saya tidak terima uang, tidak terima rumah,” tegasnya.

Sejak awal menjadi Menteri PKP, Ara memang kerap mengatakan program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan dikerjakan dengan konsep gotong royong. Terlebih, anggaran Kementerian PKP terbatas, yakni hanya Rp 5,27 triliun untuk 2025.

Meskipun melibatkan para pengusaha, Politikus Partai Gerindra itu mengklaim tidak menawarkan atau memberikan imbal balik kepada pengusaha yang terlibat.

“Nggak ada menawarkan apa-apa, karena mereka membangunnya, kalau tidak salah, di dekat atau di tempat mereka berusaha. Mereka mau menyumbang saja,” pungkasnya.