TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang terpilih dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia.
Program ini disosialisasikan langsung kepada stakeholder terkait dalam pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, di Ballroom Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb, pada Selasa (12/11/2024).
Kepala Kelompok Kerja Edukasi Sosialisasi BRGM RI, Suwignya Utama, menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui upaya memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan ekosistem mangrove untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, LSM, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Suwignya mengatakan, pertemuan ini digelar untuk membangun kesepahaman bersama, meningkatkan dukungan dan komitmen para pihak, serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam percepatan rehabilitasi mangrove.
BRGM melaksanakan program ini dengan pendekatan bertahap. Di Kabupaten Berau, target rehabilitasi mangrove mencakup luas 1.318 hektar yang tersebar di 6 kecamatan dan 12 desa atau kampung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyambut baik program rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Sosialisasi ini, menurutnya, sangat penting untuk menyatukan persepsi dan membangun kolaborasi antara berbagai pihak, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata baik untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar
“Program ini bisa berjalan sukses jika ada kolaborasi dari seluruh stakeholder, dan yang terpenting adalah adanya kontribusi konkret dari masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya,” jelas Muhammad Said.
Muhammad Said juga berharap, sebelum program ini dijalankan, pemetaan yang melibatkan perangkat pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun pemerintahan kampung, dapat dilakukan dengan baik. Terlebih, masyarakat yang berada di kawasan mangrove, yang langsung terlibat dalam kegiatan ini, perlu dilibatkan secara aktif.
“Saya berharap program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga dapat terus berkelanjutan,” tandasnya.(*)
