TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendesak pemerintah untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menangani aktivitas ilegal fishing yang semakin merugikan perekonomian serta merusak kelestarian sumber daya laut.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menekankan bahwa upaya penindakan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal masih perlu diperkuat, khususnya di wilayah yang rawan terjadi kegiatan ilegal tersebut.
“Penanganan ilegal fishing ini harus lebih maksimal, apalagi dengan keterbatasan pengawasan laut yang sebenarnya merupakan kewenangan provinsi. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu dibangun, karena mereka memiliki akses langsung dan dapat memantau aktivitas di laut,” ujar Rifai kepada awak media.
Menurut Rifai, salah satu LSM yang bisa diajak untuk bekerja sama adalah organisasi Maratua Peduli Penyu (MALIPE). LSM ini, lanjutnya, telah aktif dalam melindungi habitat penyu di beberapa pulau kecil, termasuk Pulau Belambangan yang terletak di Kecamatan Maratua.
“MALIPE juga merupakan organisasi pertama yang melaporkan masalah ilegal fishing ke Dinas Perikanan. Karena itu, mereka layak untuk diberdayakan dan didukung oleh pemerintah daerah,” tambah Rifai.
Lebih lanjut, Rifai menyatakan bahwa, selain mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di daerah juga perlu diakomodasi.
Oleh karena itu, di samping Polairud Polres Berau, keberadaan LSM seperti MALIPE sangat penting dalam penanganan ilegal fishing di wilayah tersebut.
“Dengan melibatkan LSM yang memiliki kepedulian langsung terhadap kelestarian laut, diharapkan penanganan ilegal fishing bisa lebih efektif dan menyeluruh,” tandasnya.(*)
