Reporter : Sulaiman
|
Editor : Syaifuddin Zuhrie

TANJUNG REDEB – Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Berau telah merealisasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi 1.239 penerima.

Program ini merupakan bagian dari rencana prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, untuk memastikan setiap warga di Bumi Batiwakkal memiliki hunian yang layak.

Penerima Program BSPS Terus Meningkat

Pejabat Fungsional Pelaksana Pranata Izin Tinggal Disperkim Berau, Yulius, menjelaskan bahwa jumlah penerima program BSPS terus mengalami peningkatan sejak 2022.

Pada tahun 2022 tersebut, 157 penerima telah merasakan manfaat langsung dari program ini, dengan total anggaran sebesar Rp3,14 miliar yang bersumber dari APBD Berau.

“Pada tahun 2022, angkanya relatif kecil karena hanya berasal dari APBD Berau,” kata Yulius, Rabu (6/11/2024).

Penerima program BSPS pada tahun tersebut tersebar di 8 kecamatan, antara lain: Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Gayam dan Sei Bedungun (14 unit), Kecamatan Sambaliung (10 unit), dan Kecamatan Segah (10 unit), diikuti oleh kecamatan lainnya.

Namun, pada 2023, jumlah penerima dan alokasi anggaran untuk program ini meningkat pesat, dengan total 587 unit rumah direnovasi, menghabiskan anggaran sebesar Rp13,17 miliar. Penerima bantuan ini berasal dari berbagai sumber anggaran, yaitu APBD Berau, Pemprov Kaltim, dan kementerian terkait.

bac0a45b 2a84 4dbb bdca 91f27aee2aa9
Salah satu penerima manfaat BSPS dari Pemkab Berau.

Peningkatan Anggaran dan Jumlah Penerima pada 2023

Pada 2023, sejumlah 166 Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan renovasi rumah melalui APBD Berau dengan total anggaran Rp3,3 miliar. Penerima bantuan tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Tanjung Redeb, Batu Putih, dan Sambaliung.

Pada tahun tersebut, Pemkab Berau menerima anggaran tambahan senilai Rp7,1 miliar, yang dialokasikan untuk renovasi 286 rumah di 3 kecamatan: Segah, Teluk Bayur, dan Sambaliung.

Selain itu, bantuan renovasi rumah juga diterima melalui program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur (SNVT), dengan alokasi anggaran Rp2,7 miliar untuk 135 unit rumah yang tersebar di kecamatan Biatan, Tabalar, Sambaliung, dan Gunung Tabur.

Program BSPS 2024: Kenaikan Anggaran Signifikan

Pada tahun 2024, anggaran untuk program BSPS meningkat hampir tiga kali lipat, mencapai Rp8,7 miliar untuk renovasi 345 rumah.

Setelah mendapatkan suntikan anggaran dari APBD Kaltim sebesar Rp3,7 miliar, total anggaran yang tersedia untuk program ini mencapai Rp12,5 miliar.

Pemkab Berau menargetkan renovasi 495 unit rumah di 10 kecamatan di seluruh wilayah Berau, dengan alokasi bantuan yang tersebar merata.

“Anggaran untuk tahun ini meningkat tajam, meski tahun ini tidak ada program lanjutan dari SNVT. Namun, kami tetap berupaya maksimal dengan anggaran yang ada,” ujar Yulius.

Penerima bantuan tersebar di kecamatan-kecamatan seperti Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Talisayan, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Teluk Bayur, Kelay, dan Segah.

Syarat Penerima Program BSPS

Untuk dapat menerima bantuan ini, syarat utama adalah penghasilan yang rendah. Yulius menjelaskan bahwa calon penerima harus memiliki pendapatan di bawah UMR atau setara, dan rekomendasi dari pemerintah kampung atau kelurahan juga menjadi bagian penting dalam penentuan penerima bantuan.

“Selain penghasilan, kami juga memverifikasi kondisi rumah, apakah layak untuk direnovasi atau tidak,” jelasnya.

Meskipun demikian, ada beberapa pengajuan yang harus dicoret karena tidak memenuhi kriteria, dan ini menjadi perhatian agar bantuan tepat sasaran.

Peningkatan Anggaran dan Kolaborasi Pemerintah

Yulius menambahkan bahwa setiap tahunnya, Pemkab Berau terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima dan anggaran. Harmonisasi antara program pemerintah daerah, provinsi, dan pusat memungkinkan Berau untuk mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Seperti pada 2023, yang memungkinkan lebih banyak warga yang kurang mampu mendapatkan manfaat dari program BSPS ini.

“Kami selalu diminta untuk jeli dalam melihat kecocokan program. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini,” tutup Yulius(*)