TANJUNG REDEB – Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, optimis bahwa serapan anggaran APBD Kabupaten Berau akan mencapai 95 persen pada 15 Desember 2024.
Meski hingga awal triwulan IV, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 50 persen, baik untuk sektor keuangan maupun pembangunan fisik, Agus menilai kondisi tersebut masih dalam batas normal.
“Siklus keuangan memang biasanya seperti itu, nanti akhir tahun serapan anggaran akan meningkat,” ujar Agus pada Senin (4/11/2024).
Agus menjelaskan bahwa untuk memastikan serapan anggaran berjalan sesuai target, dirinya bersama perangkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin mengadakan pertemuan dan melakukan evaluasi berkala. Hal ini bertujuan agar tidak ada kegiatan yang terhambat dan proses pembayaran kepada pihak ketiga dapat terlaksana tepat waktu.
“Kami terus membangun koordinasi. Ini sudah menjadi kewajiban kami,” tambahnya.
Ia menambahkan, setelah APBD Perubahan masuk ke dalam anggaran murni 2024, hal tersebut akan berdampak positif pada nilai serapan.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada hambatan signifikan dalam proses penganggaran.
“Sampai saat ini kami tetap optimis, tidak ada hambatan berarti,” ujarnya.
Agus juga mengakui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menjadi salah satu dinas yang serapan anggarannya masih relatif rendah.
Namun, ia meyakini angka tersebut akan meningkat setelah pembayaran jasa kontraktor yang terkait dengan kegiatan dinas dan pokok pikiran (pokir) dapat dilunasi.
“Memang angka serapan di DPUPR masih besar, karena ada kegiatan dinas dan pokir di situ,” kata Agus.
Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di setiap OPD melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), Agus menilai bahwa kegiatan ini sebaiknya dilakukan pada awal tahun. Hal ini penting agar tujuan pengembangan kapasitas SDM dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Agus tidak mempermasalahkan jika kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun, karena dapat mempersiapkan SDM untuk menyambut awal tahun pelayanan berikutnya.
“Secara ideal, Bimtek itu di awal tahun. Tapi, kalau dilaksanakan akhir tahun pun tidak masalah, karena tujuannya untuk mempersiapkan SDM dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan audit keuangan di setiap OPD di Berau.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar setiap OPD mengurangi kegiatan keluar kota untuk memastikan pelaporan keuangan dapat diselesaikan dengan baik selama proses audit berlangsung.
“BPKP sedang melakukan audit, jadi fokuskan dulu untuk menyusun laporan,” pungkasnya. (*ADV)
