Foto: Ketua DPRD Berau Madri Pani
TANJUNG REDEB, – Rencana penghapusan tenaga honorer yang akan dimulai pada 2023 mendatang oleh Pemerintah dipastikan akan mendongkrak tajam angka pengangguran. Merujuk pada surat Menpan RB, memuat kebijakan yang menjadi kekhawatiran tenaga honorer saat ini.
Tidak hanya honorer, ketua DPRD Berau, Madri Pani juga terpancing memberikan tanggapan mengenai nasib ribuan honorer di Berau.
Menurutnya, pemerintah juga sudah harus siap mencarikan solusi. Pasalnya, menurutnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut.
“Untuk apa Silpa kita besar, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ini,” terang Madri Pani.
Dirinya juga mengatakan bahwa seandainya dirinya menjadi Kepala Daerah siap menanggung beban sanksi yang ada. Pasalnya ini menyangkut kelanjutan hidup masyarakat.
“Saya siap jika diberi sanksi, saya siap jalani,” tuturnya.
Jika tenaga honorer dinilai tidak mampu dibebankan kepada APBD, maka pemerintah didorong kreatif dengan menggandeng pihak ketiga dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan.
“Kan ada peraturan pusat, ada kebijakan dari Pemkab, pemkab bisa.mengatur daerahnya asal tidak berbenturan dengan regulasi yang ada,” tandasnya.
