TANJUNG REDEB – Di tengah krisis suplai listrik yang hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian, ternyata Perusahaan Listrik Negara (PLN UP3 Berau) tetap melakukan penjualan listrik ke perusahaan pertambangan. Salah satunya ke PT ABC yang berlokasi di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung.
Penjualan daya ini pun menjadi ironi yang diterima pelanggan PT PLN UP3 Berau, apalagi kebutuhan masyarakat hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. Suplai daya ke perusahaan pertambangan ini ternyata telah berlangsung sejak 2021 lalu.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Manajer PT PLN UP3 Berau, Rizki Ramdan Yusup, pada Jumat (4/10/2024). Namun ia menegaskan bahwa PLN tidak memberikan daya spesial kepada perusahaan.
Pemberian daya listrik ke perusahaan tambang itu merupakan bagian dari pola bisnis standar PT PLN, di mana distribusi listrik sesuai dengan permohonan pelanggan berdasarkan kategori.
“Ini dalam skema biasa, kami menyediakan daya, perusahaan sebagai pelanggan,” ucapnya.
Bahkan, Rizki menyebut bukan hanya satu perusahaan yang selama ini disuplai daya oleh PLN. Ada juga suplai daya ke perusahaan tambang batubara milik PT Artha Tunggal Mandiri (ATM) yang beroperasi di Sambarata, Gunung Tabur.
Semua perusahaan itu masuk dalam captive market atau pasar khusus pelanggan PLN. Dengan status itu, para pelanggan pasar khusus tersebut bersiap untuk tidak dialirkan listrik dalam kondisi darurat seperti krisis listrik.
Ia mencontohkan, seperti kondisi pada beberapa pekan lalu, di mana terjadi krisis listrik selama 6 hingga 9 jam, maka perusahaan melalui perjanjian jual beli listrik harus bersedia untuk dipadamkan. Hal ini dilakukan agar suplai daya ke masyarakat maksimal dan kawasan terdampak pemadaman bergilir berkurang.
“Kami lebih memilih untuk menjual listrik ke masyarakat,” ucapnya.
Para pelanggan dari perusahaan pertambangan memiliki kode tagihan listrik PLN bisnis (B) dan atau industri (I), berbeda dengan kategori pelanggan sosial dan rumah tangga. Kedua perusahaan itu dikenakan tarif jual non-subsidi, di mana masing-masing merupakan pelanggan yang menggunakan daya kelompok golongan tarif B1 (kapasitas daya 450 VA–5.500 VA), golongan tarif I1 (kapasitas daya 450 VA–14 kVA), dan golongan tarif I2 (14 kVA–200 kVA).
Ia pun menampik dugaan publik bahwa PT PLN UP3 Berau menjual daya listrik ke perusahaan sebesar 1 Megawatt (MW). Ia merincikan bahwa dari seluruh produksi daya di Berau yang mencapai 41 MW, sebesar 7,28 persen disalurkan ke pelanggan kategori B1 dan I1.
Produksi daya sebesar 41 MW itu berasal dari 5 pembangkit yang beroperasi di Berau, terbagi atas 10 MW PLTU Berau, 10 MW PLTU Lati, 9 MW PLTD Sambaliung, 7 MW PLTD Sewatama, dan terendah 5 MW dari PLTD Berau. Sementara beban puncak di Berau hanya berkisar antara 29–36 MW.
“Jelas masuk dalam kategori berbeda dengan rumah tangga, di mana beberapa pelanggan masuk dalam penerima subsidi,” terangnya.
Bahkan kini, kedua perusahaan itu disebutnya telah memiliki mesin diesel untuk kebutuhan listrik secara mandiri. Sehingga dipastikan, perusahaan tetap akan beroperasi meski daya yang dijual PLN dialihkan sepenuhnya ke masyarakat.
“Mereka (perusahaan) ini punya mesin sendiri, mereka adalah pelanggan lama. Bukan yang baru nyambung,” terangnya.
“Kebijakan itu juga berlaku bagi pelaku bisnis perhotelan, di mana para pelaku bisnis tersebut dipastikan memiliki pembangkit sendiri yang siap digunakan kala pemadaman dilakukan,” sambungnya.
Dalam skema pengalihan daya dari perusahaan ke masyarakat, pihaknya terlebih dahulu menyurati pelanggan perusahaan agar bersiap untuk mengaktifkan mesin diesel hingga pemadaman berakhir.
“Sama, hotel juga begitu. Skema itu ada dalam perjanjian jual beli,” ungkapnya.
Meski masuk dalam skema menjalankan roda bisnis PLN, saat pemadaman bergilir yang masif seperti beberapa waktu lalu, pihaknya berkomitmen untuk tidak membuka keran pembelian daya yang dijual ke perusahaan.
“Kalau situasinya seperti itu, jelas tidak akan kami jual, karena ini bagian dari komitmen kami,” tutup Rizki. (*)
