TANJUNG REDEB – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Sudirman, mengingatkan peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk turut serta melakukan percepatan pembangunan dan pendapatan kampung.
Peringatan itu disampaikannya pada acara Rapat Kerja dan Koordinasi Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Berau, di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Sabtu (14/9/2024).
Dikatakan, pada dasarnya raker tersebut untuk memperjuangkan pembangunan kampung dan menyejahterakan masyarakat.
“BPK ini adalah komponen penting dalam pemerintah kampung. Perannya cukup vital dalam ikut serta merumuskan program yang akan dibuat,” katanya.
Ditegaskan, BPK harus merumuskan bagaimana percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kebutuhan yang ada. Apa yang akan diperbuat, apa yang sudah diperbuat dan apa yang belum diperbuat.
Selain itu, pihaknya juga meminta BPK turut serta meningkatkan pendapatan untuk kemajuan kampung dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.
Apalagi, hingga saat ini masih sangat sedikit kampung bisa menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan kekayaan alamnya.
Menurut Sudirman, hanya 29 dari 100 kampung itu baru bisa menghasilkan pendapatan sendiri, dengan nilai beragam.
“Ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan di luar dana warisan (Alokasi Dana Kampung),” jelasnya.
Meski begitu, Sudirman menyambut baik dan mengapresiasi teman-teman dari BPK se kabupaten Berau serta PABPDSI Berau.
Kegiatan ini sejatinya untuk menyamakan persepsi dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi anggota BPK se Kabupaten Berau.
“Kami mengharapkan, BPK selaku lembaga mitra pemerintah kampung untuk ikut mempercepat pembangunan kampung di Bumi Batiwakkal menuju kampung mandiri, masyarakat sejahtera dan senang,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PABPDSI Berau, Dandy Haryono, mengatakan rapat kerja pengurus PABPDSI Berau serta BPK se Kabupaten Berau, tidak lain untuk menyatukan persepsi dalam menuangkan ide untuk membangun desa atau kampungnya masing-masing.
“Kemudian, kami juga ingin setara dengan kabupaten lain, baik dari segi penghasilan tunjangan, serta bagaimana membangun kampungnya masing-masing,” paparnya.
Adapun penekanan dalam pembahasan itu, yakni untuk terus menjalin kerja sama dan selalu menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah.
Apalagi dalam kebijakan pemerintah kampung, kerap terjadi pemikiran-pemikiran yang berbeda antara persepsi lembaga BPK sebagai pengawas, kemudian dengan aparat kampung dalam hal ini kepala kampung.
“BPK sebagai pengawas kinerja dan pemerintah kampung. Untuk itu, melaui rakerda ini, kami dapat menyatukan persepsi dan satu pemahaman, dalam membangun kampung kita masing- masing,” katanya.
Terkait pesan yang disampaikan DPMK Berau, hal itu tentu akan ditindaklanjuti. Karena disadari bahwa peningkatan pembangunan kampung adalah hal terpenting yang harus dilakukan.
Begitu juga dengan mendorong peningkatan pendapatan kampung dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.
“Kami juga akan mendorong pemerintah kampung dalam memaksimalkan potensi alam yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (*)
