Foto: Ketua DPRD Berau Madri Pani
TANJUNG REDEB, – Ketua DPRD Berau Madri Pani menyinggung sosialisasi perbaikan jembatan Sambaliung tidak menghadirkan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb. Padahal KUPP merupakan pihak yang berkompeten dalam dan memahami detail prosedur pemanfaatan Land Craft Landing (LCT) sebagai alternatif pengganti penyebrangan nanti.
“Karena mereka (KUPP) bisa menjelaskan penggunaan sisi darat dan air,” terang Madri. Politisi Nasdem ini LCT tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang. Oleh karenanya, dirinya berharap terdapat kebijakan pengecualian sehingga LCT dapat digunakan untuk dijadikan alternatif penyebrangan.
“Semoga ada kebijakan yang diberikan dari KUPP agar ada pengecualian,” tambahnya.
Dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah, pemegang proyek atau pihak ketiga dapat membantu mensukseskan pembangunan tersebut.
Madri Pani juga meminta kepada seluruh Camat yang ada di wilayah pesisir untuk kembali menyampaikan informasi detail kepada seluruh kepala kampung.
Untuk mengantisipasi segera semua kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan atau program pembangunan dari Anggaran Dana Kampung (ADK) atau bisa dapat segera dilaksanakan sebelum jembatan ditutup.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk meminimalisir ongkos pekerjaan sebum jembatan ditutup sehingga tidak berubah.
“Camat juga bisa di informasikan kepada kepala kampungnya masing-masing, yang menjalankan ADK nya dibeli sebelum jembatan ditutup,” jelasnya.
“Untuk mengurangi cost nya,” tambahnya.(*/adv)
