Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, membeberkan target pendapatan dari pengelolaan harta kekayaan daerah dalam rapat Banggar DPRD Kutim dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim pada Selasa (23/7/2024).
Rapat yang berlangsung di kantor DPRD Kutai Timur tersebut membahas target pengelolaan harta kekayaan daerah. Faizal Rachman menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, dibahas penyertaan modal Pemkab Kutim kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Tadi sempat bergulir di rapat target pengelolaan harta daerah. Kita ini kan ada dana yang di penyertaan modal. Jadi penyertaan modal kita kan ada di PDAM, BPR, dan BPD,” kata Faizal Rachman.
Faizal Rachman menjelaskan, penyertaan modal Pemkab Kutim tidaklah sedikit. Namun, dari jumlah ratusan miliar untuk penyertaan modal, mereka hanya diberi target Rp 7 miliar.
Bahkan, dari target Rp 7 Miliar itu, mereka tidak dapat memenuhinya. Bahkan hanya Rp 4 M yang disetor ke Pemkab Kutim.
“Mereka selalu menargetkan setahun Rp 7 M. Kita sampaikan tadi, kapan-kapan kita ngobrol dengan BPD, kenapa pendapatan kita, dari dana Rp 132,5 M setahun itu kita cuma dapat 4 M,” jelasnya.
Dana inilah yang dimasukkan ke dalam pendapatan penempatan harta kekayaan daerah. Namun, yang membuat wakil rakyat itu heran, mengapa tiap tahun target mereka hanya Rp 7 M, tak ada peningkatan.
“Ini yang dimasukkan ke pendapatan penempatan harta kekayaan daerah. Pada 2023 targetnya sama Rp 7 M, tapi hasil LHP BPK ternyata hanya Rp 4 M. 2025 target yang ditetapkan Rp 7 M juga. Jadi saya sampaikan, semoga bisa tercapai. Karena tahun 2023 tidak tercapai, hanya Rp 4 M,” tuturnya.
Dalam rapat itu, Faizal Rachman juga mempertanyakan arah kebijakan umum anggaran APBD 2025 Pemkab Kutim, terutama bagaimana anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai target peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka harapan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.
“APBD kita ini punya target meningkatkan indeks pembangunan manusia, bisa menurunkan angka kemiskinan, menaikkan angka harapan hidup, ekonomi bertambah. Ini target yang disampaikan. Kebijakan itu, uang ini mau diapain untuk mencapai target itu,” ungkapnya. (adv)
