SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, menyampaikan kritik tajam terkait kinerja beberapa pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Novel menilai bahwa meskipun dana dan program sudah tersedia, pelaksanaan sering terhambat oleh kurangnya niat kerja dari pegawai.
“Sekarang itu dia itu niat kerja ada ndak? Duit sudah ada, program sudah siap, tapi pas ditanya sama Alfian, kan semua orang pada menunggu,” ungkap Novel saat ditemui di DPRD Kutim, Rabu (12/06/2024).
Novel juga menyoroti masalah yang timbul akibat perubahan anggaran dan ketidakstabilan harga material, yang menurutnya berdampak pada pengendalian pekerjaan. Ia mengkhawatirkan situasi ini akan semakin memburuk jika tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan program.
“Terus nanti bertabrakan atau bersamaan lagi dengan perubahan, apa ndak kalang kabut lagi? Apalagi di mana harga material naik yang akhirnya pekerjaan tidak terkontrol bagus,” tambahnya.
Menurut Novel, penting untuk meningkatkan kualitas kerja di OPD dengan menghargai dan mengapresiasi kerja keras pegawai. Ia juga menekankan perlunya pelatihan yang tepat dan relevan untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun, Novel mengkritik frekuensi pelatihan yang dianggap berlebihan, yang menurutnya mengurangi waktu kerja efektif di kantor.
“Itulah yang selalu saya bilang kepada teman-teman di OPD, kita ini menghargai dan mengapresiasi kerja kalian. Kita mau SDM kalian juga semakin bagus, tapi yang namanya bimbingan teknis, studi banding, pembelajaran dan sebagainya itu silahkan, tapi yang betul-betul ada nilainya,” ujar Novel.
Novel menyarankan agar pelatihan dan studi banding dilakukan dengan proporsi yang wajar dan memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja pegawai. Ia mengkritik pelatihan yang terlalu sering, yang menurutnya dapat mengganggu efektivitas kerja.
“Dan menurut saya juga jangan kelewatan, yang sewajar-wajarnya sajalah. Bagaimana kalau misal sebulan tiga kali keluar, berapa hari saja di kantor? Kan susah kalau begitu,” bebernya.
Novel menekankan bahwa para pegawai harus menyadari bahwa mereka bekerja dengan menggunakan uang rakyat dan sudah menerima gaji serta tunjangan. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka.
“Jadi saya harapkan, ini kan uang rakyat, kalian sudah digaji, kalian juga sudah mendapat TPT dan sebagainya, maka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat,” pungkasnya. (Adv)
