Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lambatnya penyerapan anggaran tahun 2024. OPD yang akan dipanggil meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutim.
Ketua DPRD Kutim, Joni, menjelaskan bahwa RDP ini bertujuan untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pelaksanaan proyek dan program yang telah disepakati. Dinas PUPR, khususnya, menjadi sorotan utama terkait pelaksanaan puluhan proyek dalam skema Multiyears Contract (MYC) yang mendapatkan banyak kritik sejak akhir 2023.
“Kita akan panggil dan minta konfirmasi, kenapa sampai sekarang belum jalan proyek 2024 ini? Kalau Dinas PU kita akan tanyakan soal proyek multiyears, kita minta progresnya sudah sampai di mana dan berapa uang yang sudah dikeluarkan,” ujar Joni pada Kamis (06/6/2024).
Joni menekankan pentingnya pengawasan langsung dengan melakukan inspeksi ke lapangan sebelum pembahasan anggaran perubahan 2024. Menurutnya, minta data tanpa sidak ke lokasi proyek dapat berisiko. Oleh karena itu, DPRD akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan keseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan dan progres pekerjaan.
“Kalau kita hanya minta data dan tidak melakukan sidak ke lapangan, kan bahaya juga. Kita DPRD sebagai pengawasan, mau tidak mau harus jeli sekarang ini,” tegasnya.
Selama inspeksi, DPRD akan menghitung persentase pekerjaan yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Pegawai dinas dan pengawas proyek juga diwajibkan hadir untuk memberikan klarifikasi.
“Nanti kan bisa kita kalkulasikan, anggaran sekian, persentase sekian. Artinya, balance atau tidak antara anggaran yang dikeluarkan dengan progres pekerjaannya. Kalau itu tidak balance, nanti kita pertimbangkan kalau minta anggaran tambahan di APBD Perubahan,” pungkas Joni.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan proyek MYC dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. (Adv)
