TANJUNG REDEB, – Kelompok Berau 08 dari mahasiswa KKN Universitas Mulawarman angkatan ke-50, bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Basussuian, Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Samabliung.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi politik, hukum, dan pengarusutamaan gender menjelang Pilkada serentak 2024.
Meski hanya sederhana, namun kegiatan FGD ini dihadiri ratusan peserta, mulai dari siswa SMA Negeri 12 Berau, TP PKK Kampung Sei Bebanir Bangun dan masyarakat setempat.
Kegiatan yang menjadi bagian dari program pengabdian masyarakat mahasiswa Unmul ini guna mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.
“Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Elvyani NH Gaffar dari Universitas 17 Agustus (UNTAG) Samarinda, Suryaningsi dari Universitas Mulawarman, dan Saharuddin selaku Komisioner KPU Berau,”ujar Arief Fadillah salah satu mahasiswa KKN.
Arief juga menyebut, terlaksananya kegiatan ini dilatarbelakangi rasa khawatir mengenai praktik money politic yang sering terjadi selama pesta demokrasi.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk memberikan edukasi tentang politik dan hukum. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengarusutamaan gender menjelang Pilkada 2024.
“Tujuan kami tentu untuk meminimalisir praktik money politic dan meningkatkan pemahaman tentang peran perempuan dalam politik,” katanya.
Di lokasi yang sama, Kepala Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan di LP2M Unmul, Suryaningsi menekankan pentingnya edukasi politik dan hukum. Dalam meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki pemahaman tentang peran perempuan dalam politik, keterampilan kepemimpinan, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan hukum,” tuturnya.
Senada dengan Suryaningsih, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol, Arianus, mengilhami tentang pentingnya partisipasi perempuan dan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, keikutsertaan perempuan dan dunia politik itu telah menjadi amanat undang-undang.
“Kami juga ingin mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi serta merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka,” ujarnya.
Arianus berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat.(*/)
