TANJUNG REDEB – Sekretaris Dinas Perikanan (Sekdiskan) Kabupaten Berau, Yundha Zuliarsih, menepis kabar rencana perubahan jadwal penyelenggaraan pesta rakyat ‘Manutung Jukut’ alias bakar ikan secara masal pada Agustus 2024 ini. Menurutnya, sejauh ini program unggulan Diskan tersebut tetap digelar yang akan dilaksanakan pada September 2024 mendatang.
“Agenda ini sudah dibahas di internal kami saja, belum ada rencana perubahan jadwal,” kata Yundha, kepada berauterkini.co.id di kantornya, Rabu (7/8/2024).
Biasanya dalam setiap rencana event pemerintah, membutuhkan masa hingga satu bulan lebih untuk menyusun konsep hingga teknis acara. Apabila dilaksanakan pada bulan ini, maka tidak akan dapat terlaksana dengan maksimal.
Yundha mengatakan, bila berkaca dari pelaksanaan ‘Manutung Jukut’ 2023 lalu, banyak kebutuhan yang harus disiapkan oleh penyelenggara. Mulai dari memastikan konsep acara hingga kebutuhan ikan yang akan dibakar pada hari pelaksanaan.
“Tidak bisa dadakan. Kami juga nanti yang akan kelabakan kalau jadwal tiba-tiba berubah,” ujarnya.
Gelaran ‘Manutung Jukut’ lalu, lanjutnya, mendapatkan banyak evaluasi dalam proses pelaksanaannya. Meski secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik, namun banyak hal yang patut menjadi catatan.
Seperti ancaman keamanan dan ketertiban saat acara berlangsung. Dimana pada tahun lalu, sempat terjadi keributan antara peserta ‘Manutung Jukut’ yang berujung di meja kepolisian.
Kemudian, pelibatan organisasi massa kedaerahan akan mulai dibatasi. Paling tidak ormas yang terlibat merupakan organisasi resmi yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik alias Bakesbangpol Berau.
“Kami nanti meminta datanya ke Kesbangpol. Tidak semua ormas akan mendapatkan jatah, harus berbadan hukum dan resmi,” tegas Sekdiskan.
Bahkan ke depan, ormas tidak lagi mendapatkan ikan secara gratis. Ormas yang ingin ikut andil di event besar tersebut, harus membawa ikan sendiri atau membeli langsung dengan nelayan lokal Berau.
Sementara, peserta dari instansi pendidikan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi vertikal mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Dengan catatan, setiap pemimpin di masing-masing instansi harus memastikan ketertiban dalam pelaksanaannya tersebut.
“Kalau mau ikut, ikan beli langsung dengan nelayan. Ini bagian dari pemberdayaan nelayan lokal,” ucapnya.
Demi keamanan, pihaknya pun akan melibatkan instansi kepolisian dari Polres Berau untuk menerjunkan personel di titik-titik rawan keributan.
Tentunya akan menyesuaikan dengan pemetaan yang dilakukan oleh Diskan dari hasil koordinasi dengan pihak keamanan.
“Itu sudah jadi catatan pentingnya. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” katanya. (*)
