SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar diskusi monitoring terkait Kota Layak Anak (KLA). Diskusi ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Deputi Kementerian KP3A.
Akmal Malik menegaskan bahwa data KLA di Kaltim tidak boleh hanya sebatas angka, melainkan harus berdampak nyata bagi anak-anak. Ia mendorong agar setiap KLA Kabupaten/Kota di Kaltim fokus pada pemenuhan hak sipil anak, seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan khusus.
“Kaltim siap menjadi percontohan KLA,” tegas Akmal Malik usai memaparkan kondisi KLA di Kaltim kepada Tim Monitoring Terpadu Pelaksanaan KLA dari Kementerian/Lembaga terkait.
Kaltim memiliki data pemetaan spasial yang akan ditelusuri untuk mengetahui daerah rawan masalah. Data ini akan membantu petugas KLA dalam memetakan lokasi dan melakukan intervensi terhadap kasus kekerasan anak.
“Semua data harus terintegrasi dan jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan,” tegas Akmal Malik.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mitigasi berbagai SKPD terhadap masalah kekerasan anak. Pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, pola asuh, dan tempat tinggal yang nyaman menjadi kunci utama dalam mewujudkan KLA yang sesungguhnya.
