TANJUNG REDEB, – Sejumlah kawasan yang terendam saat hujan diklaim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) bukan daerah kumuh. Hanya saja kawasan banjir tersebut memang dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan pemukiman.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Berau, Yudi Artinggali, kawasan yang terdampak banjir tersebut tidak termasuk dalam kawasan kumuh.
Akan tetapi pernyataan tentang pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pertumbuhan permukimanan diakuinya menjadi salah satu faktor pemicu.
“Ya sesuai dari teknis yang mengatakan kalau betul pertumbuhan pemukiman juga jadi pengaruhnya, tapi sesuai pemantauan kami, bukan berasal dari kawasan kumuh,kemudian juga dipengaruhi faktor cuaca,curah hujan tinggi,” bebernya. .
Sementara itu, sesuai dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau, mencatat saat ini kawasan kumuh masih mencapai 28 hekter.
Untuk pengerjaan di tahun 2022 tidak ada. Sebab, usulan pihaknya untuk memperoleh anggaran terutama ke pihak pusat dianggap belum memiliki urgensi yang tinggi.
“Tahun ini tidak ada usulan pengerjaan kawasan pemukiman kumuh,” jelasnya.
Sebanyak 28 hektar ditegaskan Yudi, kawasan kumuh tidak berada di daerah Kecamatan Tanjung Redeb.
Namun, kawasan kumuh perkotaan paling banyak berada di kecamatan Sambaliung, Teluk Bayur dan Gunung Tabur.
Lanjutnya, Pemkab Berau mengusahakan untuk membenarkan kawasan kumuh di Berau, mulai tahun 2023 mendatang.
“Kami coba untuk cari anggaran untuk 2023 mendatang untuk menyelesaikan kawasan daerah kumuh,” tutupnya.
Sementara itu, pihaknya juga akan meminta kepada masyarakat untuk oenanganan utama salam waktu dekat yakni menjalankan imbauan kerja bakti. (*)
Editor: RJ Palupi
