JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan komposisi pegawai negeri yang akan bekerja di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah skema pengadaan pegawai pun dibuat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.
Senin, 1 Juli 2024, sejumlah menteri mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Topik utama yang dibahas dalam rapat itu adalah pegawai yang akan mendukung pemerintahan di IKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, ikut dalam pertemuan tersebut.
Selepas rapat, Anas memberikan keterangan pers. Presiden, kata dia, telah memberikan arahan yang detail mengenai rancangan kinerja birokrasi di IKN. Salah satu arahannya yakni tiga skema pengadaan pegawai. Skema pertama, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN dari Jakarta ke IKN dilakukan bertahap menyesuaikan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.
Penapisan kelembagaan, menurut Anas, adalah hal yang penting karena akan menciptakan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Ia mengaku sudah memberikan opsi kepada presiden mengenai prioritas yang mengisi hunian di IKN pada tahap pertama.
“Bagi ASN yang pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” kata Anas dikutip Kaltimkece.id, media jejaring Berauterkini.co.id, Selasa (2/7).
Skema kedua, mengadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil khusus penempatan di IKN. Rekrutmen ini dibuka dalam waktu dekat. Berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara, terdapat 40.021 formasi CPNS yang dialokasikan untuk sejumlah kementerian atau lembaga pusat yang ditempatkan di IKN. Dari jumlah formasi tersebut, sebut Anas, pemerintah akan memberikan afirmasi 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.
“Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa,” ujarnya.
Adapun skema yang terakhir yakni mutasi ASN di pemerintah daerah ke kementerian atau lembaga dan Otorita IKN. Anas menjelaskan, mutasi ini hanya berlaku bagi ASN yang bertugas di pemda dekat IKN. Mutasi ASN dipastikan dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
“Tentu saja, mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja di seluruh pemda di sekitar IKN,” ucapnya.
Ia juga membeberkan progres pembangunan hunian untuk pegawai di IKN. Saat ini tengah dibangun 47 tower atau apartemen di ibu kota negara baru. Sebanyak 29 tower di antaranya akan diisi ASN. Selebihnya untuk personel TNI dan Polri.
Semua tower untuk ASN itu ditarget rampung pada November 2024. Perinciannya, delapan tower yang memiliki 48 unit atau kamar dijadwalkan rampung pada Juli, 14 tower berkapasitas 840 unit pada September, dan tujuh tower berkapasitas 420 kamar pada November 2024.
Adapun kriteria penghuninya, Anas menyebut, ASN yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I akan mendapatkan satu unit. Sementara itu, setiap tiga ASN yang belum berkeluarga mendapat satu unit yang berisi tiga kamar tidur.
“Kami telah membuat skenario detil mengenai siapa saja ASN yang akan pindah berdasarkan by name,” tutupnya. (*)
