TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Falentinus Keo Meo, menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat yang dinilai masih kurang maksimal di tahun anggaran 2023 lalu. Pasalnya, banyak proyek yang belum tuntas.
“Banyak proyek yang terlambat pengerjaannya. Hasilnya pun tidak maksimal. Biasanya, ini karena perencanaan yang kurang dan proses tender sangat mepet,” ungkapnya.
Menurut Falen, kinerja DPUPR Berau kurang maksimal dalam mengelola proyek-proyek yang ada. Pasalnya, masih banyak proyek pada tahun lalu mengalami keterlambatan hingga awal tahun 2024.
Paket proyek yang mestinya selesai tahun 2023 berakhir, tetapi masih banyak yang dikerjakan hingga Januari 2024.
“Hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi, mengingat banyak fasilitas publik yang terlambat dan terhambat pengerjaannya,” protesnya.
Ditambah lagi, kontraktor yang mengejar waktu untuk mengurangi denda, hal itu dikhawatirkan akan mengurangi kualitas dari proyek yang dibangun.
Ke depan, Falen berharap, kondisi tersebut tidak terjadi lagi. Apalagi, peran DPUPR sangat penting dalam mensukseskan semua program pembangunan yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berau
“Kami sebagai anggota DPRD, memiliki fungsi pengawasan dan kami akan terus mengawasi serta mengawal kinerja DPUPR, agar ke depan bisa lebih maksimal lagi,” tegasnya.
Diharapkan, kinerja DPUPR menjadi lebih ke depannya, sehingga ketika ada hal yang kurang akan langsung memberikan teguran. (*/ADV)
Reporter : Dini Diva Aprilia
Editor : s4h
