TANJUNG REDEB – Banyaknya proyek tahun anggaran 2023 yang mengalami keterlambatan hingga awal tahun 2024, mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Falentinus Keo Meo.
Menurutnya, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau kurang maksimal dalam mengelola proyek-proyek yang dikerjakan.
Hal itu terbukti, paket proyek yang seharusnya diselesaikan sebelum tahun 2023 berakhir, tapi masih banyak yang dikerjakan hingga Januari 2024.
“Banyak proyek yang terlambat pengerjaannya. Hasilnya pun tidak maksimal. Biasanya, ini karena perencanaan yang kurang dan proses tender sangat mepet,” paparnya, Jumat (29/3/2024).
Politisi Partai Demokrat ini menyebut, hal itu tidak harus terjadi. Karena banyak fasilitas publik yang menjadi terlambat pengerjaannya.
Ditambah lagi, kontraktor yang mengejar waktu untuk mengurangi denda, juga dikhawatirkan akan mengurangi kualitas.
Ke depan, kata Falen, kondisi tersebut tidak terjadi lagi. Apalagi, peran DPUPR sangat penting dalam mensukseskan semua program pembangunan yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berau.
“Kami sebagai anggota DPRD, memiliki fungsi pengawasan dan kami akan terus mengawasi serta mengawal kinerja DPUPR, agar ke depan bisa lebih maksimal lagi,” tegasnya.
Pihaknya dari DPRD Berau, berharap kinerja DPUPR menjadi lebih ke depannya, sehingga ketika ada hal yang kurang, pihaknya akan langsung mengingatkan.
Bahkan tidak jarang, juga melakukan rapat kerja bersama antara DPRD dan DPUPR Berau. DPRD, kata Falen, ingin selalu menekankan pentingnya peningkatan kinerja DPUPR dari tahun ke tahun.
“Kami minta, agar DPUPR bisa bekerja lebih maksimal. Tentu saja mengutamakan kualitas. Terlebih untuk proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tekannya. (*/ADV)
Reporter : Hendra Irawan
Editor : s4h
