Sultan, Direktur Perusda Bhakti Praja Kabupaten Berau.

TANJUNG REDEB – Penyertaan modal 2 miliar rupiah cair. Perusahaan Daerah (Perusda) Bhakti Praja mesti putar otak dalam visi pengembangan perusahaan yang terhitung masih sangat baru tersebut. Bahkan, baru ditentukan nama direktur pada awal 2023 lalu. Belum diberi target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perusahaan plat merah tersebut pun akhirnya mendapat penyertaan modal untuk pertama kalinya senilai Rp2 miliar.

Pemberian modal pertama kalinya senilai Rp2 miliar itu diberikan pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Berau 2023.

Sultan, Direktur Perumda Bhakti Praja, menyampaikan penyertaan modal tersebut sudah sesuai dengan usulan pihaknya dan bakal digunakan sebagai modal dasar Perusda Bhakti Praja.

Sejak awal berdiri pada Februari 2023, Bhakti Praja tidak dalam kondisi diberi penyertaan modal awal. Meskipun setelah didirikan sudah menjalankan beberapa perencanaan awal yang dibuat tanpa modal.

Selain diperuntukkan untuk kantor dan fasilitasnya, modal tersebut tentu untuk menyempurnakan rencana bisnis dan mencoba menjalankannya satu per satu.

“Tentu kami butuh kantor dan fasilitasnya untuk administrasi. Jadi, penyertaan modal itu yang dipakai selain untuk menjalankan usahanya,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya juga tengah melengkapi struktur organisasi yang memang benar-benar dibutuhkan.

Agar dapat berjalan, tentu tidak hanya Direktur dan Dewan Pengawas (Dewas) saja isinya. Menata sisi manajemen internal perlu untuk kinerja dan target rencana bisnis yang sudah diberikan kepada pihaknya.

“Sekarang masih dalam proses dilengkapi. Karena yang terpenting di Perusda setelah resmi, kami matangkan perencanaan dalam usaha apa saja,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengembangkan usaha dibidang perkebunan, yakni jual beli komoditas karet.

Menyusul bisnis pengangkutan Crure Palm Oil (CPO) yang lebih dulu berjalan. Selain itu juga ada rencana pengembangan di sektor perikanan.

“Untuk sementara, belum ada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pemkab Berau,” sambungnya.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Kabupatan (Setkab) Bera Kamaruddin, optimistis bahwa Perumda Bhakti Praja nantinya akan menyumbang PAD ke Pemkab Berau.

Apalagi merupakan perusahaan tunggal yang fokus pada bisnis. Berbeda dengan perusda lain yang bergerak di bidang pelayanan, tidak dibebani dengan PAD besar.

“Soal PAD ini kita tidak bisa berandai-andai. Jadi, kita lihat saja situasi dan kondisinya nanti akan seperti apa,” paparnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya belum menetapkan target PAD yang perlu dicapai, karena baru aktif kembali dan baru menerima penyertaan modal setelah hampir satu tahun berdiri.

Sebelum ada Perumda, beberapa MoU dengan pihak ketiga telah dilakukan dengan Pemkab Berau.

Setelah Bhakti Praja aktif kembali, saat ini MoU sudah dialihkan langsung ke mereka, termasuk yang akan mengelola tambang pasir dan pengelolaan arus sungai di Kabupaten Berau.

“Semoga perencanaan Bhakti Praja dapat berjalan dengan lancar, sehingga hasilnya juga sesuai dengan yang kami harapkan,” inginnya.  (*)

Reporter : Sulaiman

Editor : s4h