TANJUNG REDEB, – Kabupaten Berau hingga saat ini masih berkecamuk dengan persoalan kurang maksimalnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), khususnya yang berada di pedalaman.
Hal ini pun menjadi sorotan dari Komisi I DPRD Berau pada pelaksanaan rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2024 beberapa waktu lalu.
Dengan anggaran cukup besar, menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, bahwa PKM yang ada di pedalaman, harus diberi perhatian lebih. Mengingat, jarak mereka yang cukup jauh dari pusat kesehatan yang ada di kota.
“Ini menjadi tugas berat bagi Dinas Kesehatan (Dinkes). Harus seimbang bangunan Puskesmas dengan pelayanannya,” ungkap Rudi.
Lanjutnya, masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi perhatian oleh pihak OPD. Pasalnya, bangunan Puskesmas terbilang cukup bagus namun, tidak sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien
Terlebih, kata Rudi dari segi persediaan obat, jam operasional pelayanan hingga fasilitas bagi pasien yang jadi titik tekan oleh pihaknya.
“Puskesmas kita sudah bagus, hanya saja sedikit dikit pasien dirujuk. Artinya, kenapa dirujuk berarti ada masalah,” tuturnya.
Politisi Partai PDIP tersebut menyebutkan, selain masalah pelayanan, yang jadi perhatian pihaknya, adalah ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, khususnya daerah perkebunan kerap didapati sudah habis sebelum waktunya.
Menurutnya, penyebabnya adalah, banyaknya perusahaan tidak memfasilitasi pekerjanya dengan klinik mandiri. Terlebih, rata-rata perusahaan menyerap pekerja dari luar daerah Kabupaten Berau.
Sehingga diakuinya, ketika pekerja sakit, terpaksa harus berobat ke Puskesmas setempat. Hal ini sangat berdampak pada persediaan obat yang mestinya diperuntukkan bagi masyarakat lokal harus terbagi dengan warga luar daerah.
“Stok mereka pastinya akan cepat habis. Seharusnya perusahaan itu punya klinik mandiri,” tegasnya.
“Memang warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan, tapi pada saat berobat mereka bukan ber KTP Berau. Akhirnya persediaan yang harusnya untuk warga Berau dihabiskan oleh orang luar,” bebernya.
Kendati demikian, dengan permasalahan yang ada mestinya pihak OPD bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat dan warganya.
Rudi meminta kepada pihak perusahaan untuk memaksimal klinik mandiri agar pelayanan maupun fasilitas yang diperuntukkan ke masyarakat tidak terganggu.
“Jangan sampai dibebankan ke Kabupaten Berau, perusahaan punya tanggung jawab. OPD juga mesti mesti gesit dalam mengantisipasi keluhannya masyarakat. Juga dalam memaksimalkan layanan Puskesmas,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Diva
