Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih
TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih membenarkan informasi terkait plot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau pada 2024 mendatang sekitar Rp 2 triliun diproyeksikan bakal dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau.
Diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Berau dan Pemkab Berau, beberapa waktu lalu ditetapkan KUA-PPAS 2024, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 3,176 triliun. Belanja ditetapkan sebesar Rp 3,174 triliun dan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut merupakan proyeksi APBD Berau pada 2024 Mendatang.
Sekitar 60 persen anggaran yang bakal dikelola oleh DPUPR Berau tersebut, dikatakan Sri, sebagai langkah pemerintah dalam memastikan konektivitas infrastruktur jalan di kawasan perkampungan terbangun dengan maksimal.
“Yang jelas itu adalah infrastruktur yang masih butuh pembangunan lanjutan, kemudian kebutuhan masyarakat yang sifatnya seperti memudahkan akses kampung,” kata Sri, kala dikonfirmasi pada Selasa (17/10/2023) pagi tadi.
Dia menegaskan, bila anggaran tersebut tak melulu untuk penggunaan anggaran yang dikelola untuk infrastruktur. Namun, dipastikan juga warga dapat memberikan usulan melalui aspirasi yang disampaikan melalui forum resmi pemerintah.
“Saya pastikan aspirasi itu kami tampung, dan akan segera dieksekusi,” tutur dia.
Selain itu, dia juga menekankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk memaksimalkan serapan anggaran demi menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
“Saya pasti monitor serapan anggarannya nanti, itu yang harus dimaksimalkan,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala DPUPR Berau Fendra Firnawan, menyatakan bila anggaran Rp 2 triliun yang bakal dikelola dinasnya, belum merupakan angka mutlak. Masih berpotensi berubah. Dapat saja bertambah atau bahkan menurun dari proyeksi sebelumnya.
Bila merujuk pada angka yang dikelola oleh DPUPR pada tahun ini, dia bilang, mencapai Rp 2 triliun. Dengan tambahan anggaran pada anggaran belanja tambahan (ABT) 2023.
“2024 murni masih pembahasan, saya belum dapat angka pastinya. Kalau saya bicara harus ada angka pasti, jadi anggaran bisa naik turun,” terang Fendra.
Menurut rencana, pihaknya bakal mengikuti undangan pertemuan dari pihak DPRD Berau untuk membahas lebih lanjut terkait plot anggaran di DPUPR pada 2024 mendatang. Pertemuan itu bakal digelar pada 23 Oktober 2023 nanti.
“Nanti kami bahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau,” jelasnya.
Bila usulan anggaran pemerintah tersebut disepakati dalam rapat paripurna, pihaknya telah menyusun rencana serius dalam memaksimalkan serapan anggaran besar tersebut.
Dia memastikan, program prioritas pemerintah yang salah satunya pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perkampungan di Berau bakal rampung sesuai dengan harapan pemerintah.
Rencana tersebut telah tersusun rapi dalam rencana strategis DPUPR yang bakal habis masa pada 2024 mendatang.
“Yang jelas 18 program prioritas pemerintah, itu yang jadi acuan kerja kami,” ucap dia.
Dia juga menegaskan, bila merujuk pada arahan kepala daerah, program di lingkungan pemerintahan Pemkab Berau harus mengarah pada program yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti distribusi air bersih dan peningkatan serta pembangunan jalan.
“Acuannya jelas, 18 program kerja pemerintah daerah,” tegas Fendra. (*)
Reporter: Sulaiman
