BERAU TERKINI — Pembentukan tim khusus untuk membantu kepala daerah rupanya tidak hanya menjadi domain pemerintah setingkat gubernur.
Tim khusus itu juga telah menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan di daerah seperti Kabupaten Berau.
Di Bumi Batiwakkal, tim ini dikenal dengan nama Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan atau TBUPP.
Tim ini diisi oleh orang-orang pilihan bupati yang dipercaya mampu mengakselerasi berbagai program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
Legalitas operasional tim ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 124/2026 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan, yang secara resmi diteken Bupati Sri Juniarsih pada 30 Januari 2026.
Berdasarkan SK tersebut, TBUPP memegang peranan yang sangat strategis karena bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya disampaikan langsung kepada bupati.
Cakupan pantauan tim ini meliputi bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi investasi, hingga prasarana wilayah.
Dalam menjalankan fungsinya, tim ini secara intensif mendampingi perangkat daerah dalam melakukan kajian dan analisa.
Mereka juga bertugas menilai tingkat keberhasilan program-program prioritas bupati pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi melalui ketua TBUPP.
Untuk periode ini, Bupati memercayakan kepemimpinan TBUPP kepada Tri Yuda Haryanto.
Ia dibantu Sekretaris Suwoto serta anggota lainnya yakni Syahrir Andi Pasinringi, Burhan Bakran, Hiersa Genta Wijaya, La Selamat, dan Hamzah Nasir.
Namun, tanggung jawab besar yang dipikul tim ini tampak kontras dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah.
Posisi ketua TBUPP diketahui hanya menerima honor sebesar Rp1 juta per bulan, sementara posisi sekretaris dan anggota diberikan honor senilai Rp750 ribu.
Angka ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang didukung anggaran honor dan perjalanan dinas hingga Rp10,8 miliar per tahun, dengan gaji per orang mencapai belasan hingga Rp45 juta per bulan.
Jafung Pembangunan Setda Berau, Muhammad Afif, menjelaskan, sejak September 2025, naungan administratif tim ini telah berpindah ke Bidang Pembangunan.
Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinan Sri Juniarsih dan Gamalis, tim ini berada di bawah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau.
“Sekarang semua honornya dan kebutuhan perjalanan dinasnya ada di bidang pembangunan,” terang Afif saat ditemui awak media, Selasa (5/5/2026).
Terkait fasilitas kerja, ketujuh anggota tim bupati tersebut diberikan ruangan khusus di lantai 2 Kantor Bupati Berau untuk mempermudah koordinasi langsung dengan bupati.
Meskipun sempat ada pengajuan permohonan kendaraan operasional guna mengimbangi tingginya aktivitas koordinasi dengan OPD terkait, hal tersebut belum dapat diwujudkan karena keterbatasan aturan dan anggaran yang tersedia.
“Sempat diajukan, cuman memang tidak ada fasilitas itu,” imbuh Afif.
Sejak berada di bawah naungan Bidang Pembangunan, TBUPP dilaporkan telah melakukan perjalanan dinas sebanyak empat kali ke wilayah Jawa, Samarinda, dan Sulawesi Selatan guna mempelajari konsep serta peran tim dalam menyukseskan pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp250-300 juta per tahun untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan honor tim bupati tersebut.
“Kalau untuk honor, kami transfer langsung setiap bulannya,” beber Afif. (*)
