Foto: Tim Independen dari Universitas Borneo Tarakan kala melakukan penelitian kepada Sultan Sambaliung.
TANJUNG REDEB- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, sepertinya sangat serius mengajak Berau untuk bergabung ke Kaltara.
Itu terbukti, sudah dua kali tim akademisi dari Universitas Borneo Tarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), mendatangi Bumi Batiwakkal (Sebutan Kabupaten Berau) guna melakukn survey dan pengambilan data kegiatan kerjasama bertajuk “Studi Kelayakan Penggabungan Kabupaten Berau ke Kaltara”. Survey ini dilakukan pada 3-5 Oktober 2023.
Ketua Tim Survey dan Pengambilan Data dari LPPM, Arkas Viddy mengatakan, kedatangan timnya sudah dua kali ke Kabupaten Berau untuk melakukan survey dan pendataan.
Di mana kedatangannya yang pertama, mengunjungi sejumlah OPD di Kabupaten Berau. Kemudian kedatangannya yang kedua kalinya, yakni mendatangi Anggota DPRD, serta tokoh dan sultan yang ada di Kabupaten Berau.
Adapun metode survey yang dipakai adalah Pusposive Random Sampling. Metodologi ini merupakan pengambilan sampel secara acak, dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu.
“Saat ini masih berjalan. Orang yang kami mintai pendapat, merupakan orang-orang yang mengerti tentang Berau. Seperti kepala OPD, atau kepala bagian, Sultan Sambaliung, dan DPRD yang tahu aspirasi warganya,” jelas pria yang juga merupakan Ditektur Politeknik Negeri Nunukan ini.
“Ada juga akademisi dan orang-orang berpikir independen dan tidak ada kepentingan. Serta tokoh-tokoh yang mengerti tentang masa depan Berau,” bebernya.
Hanya saja, dalam survey yang dilakukan itu, timnya belum berhasil bertemu dengan Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Arkas mengaku, sudah sempat membangun komunikasi dengan Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tersebut, hanya saja belum ada waktu tepat untuk bertemu.
“Sudah saya hubungi, hanya belum ada waktu tepat dari ibu bupati dan wakil bupati,” katanya.
Lanjut dia, selain mengambil pendapat para tokoh, OPD, Sultan, dan Anggota DPRD mengenai Berau kedepan. Masih cukup banyak aspek yang digali. Seperti misalnya, kondisi internal Berau dan Kaltara berdasarkan 35 indikator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang bagaimana menilai sebuah daerah otonomi.
Dalam indikator itu, ada skornya sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Selain itu, juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kedepan.
“Misalnya seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan lain sebagainya. Nanti dibandingkan di Berau bagaimana, dan Kaltara bagaimana. Kalau bergabung bagaimana,” jelasnya.
Kemudian, melihat dari sisi pelayanan. Juga nanti dikaji dampaknya seperti apa jika nanti Berau dan Kaltara bergabung. Apakah akan meningkat atau tidak. Begitu juga melihat dari sisi geografis saat ini.
“Serta melihat dari ketahanan dan keamanan kita selaku daerah yang dekat dengan perbatasan antara Filipina dan Malaysia. Kategori ini yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk analisisnya,” terangnya.
Namun kedatangan timnya di Kabupaten Berau, tidak dalam kapasitas untuk mempengaruhi maupun berargumentasi dengan Pemkab Berau untuk bergabung dengan Kaltara. Melainkan, timnya diutus Gubernur Kaltara, sebagai tim independen yang berasal dari kalangan profesional dari Universitas Borneo Tarakn dan Politeknik Negeri Nunukan.
“Tapi kami hanya menggali pendapat, fakta dan angka sesuai dengan indikator yang ada. Jadi masalah diterima atau tidaknya tawaran Gubernur Kaltara, itu kembali kepemangku kebijakan di Berau,” tuturnya.
Dikatakannya, data survey tersebut tidak hanya dilakukan di Kabupaten Berau saja. Survey juga dilakukan di Kaltara. Adapaun mengenai hasil pengumpulan data dari survey tersebut kata dia masih sebagian. Apalagi tidak semua wilayah di kunjungi oleh timnya.
Data-data yang dikumpulkan saat ini lanjut dia, merupakan tahap awal. Namun dikatakannya, direncanakan pada 16 Oktober mendatang hasil tersebut akan dipaparkan, melalui konsultasi publik. Yang mana, konsultasi publik itu akan mengundang Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau, serta tokoh-tokoh Berau maupun Kaltara untuk datang ke Tanjung Selor.
“Semoga tidak meleset rencananya. Dan apapun nanti hasilnya, itu bergantung pada kebijakan kepala daerah Berau,” katnya.
Menurut Arkas, ditolak atau tidaknya, akan meningkatkan bergaining Berau di mata Provinsi Kaltim dan Kaltara itu sendiri. Apalagi, bagi Gubernur Kaltara, rencana penggabungan Berau ke Kaltara merupakan suatu keinginan yang ingin dicapai.
“Gubernur sangat serius menindaklanjuti rencana penggabungan Berau dengan Kaltara ini. Dengan begini, masyarakat jadi tahu, betapa penting dan berharganya Kabupaten Berau,” pungkasnya. (*/)
Reporter: Hendra Irawan
