BERAU TERKINI — Kondisi anggaran daerah yang menyusut mulai dikhawatirkan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, salah satunya melalui penurunan daya beli.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, mengungkapkan, penurunan anggaran secara otomatis akan membuat peredaran uang di tengah masyarakat ikut berkurang.
Menurutnya, situasi ini memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan belanja masyarakat luas.
Namun, Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, memberikan pandangan, fenomena penurunan daya beli perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang yang lebih luas.
Ia menekankan perlunya kajian mendalam yang melihat keterkaitan antar-variabel, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi inflasi, kemampuan fiskal, hingga sektor ketenagakerjaan.
Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi daya beli adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi.
“Sejauh ini inflasi di Kabupaten Berau terkendali, angka inflasi yang terkendali biasanya menunjukkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil, sehingga kemampuan atau daya beli masyarakat secara umum tetap terjaga,” ungkap Yudi kepada Berauterkini, Selasa (5/5/2026).
Yudi menjelaskan, BPS sebagai penyedia statistik dasar memang tidak melakukan kajian khusus mengenai pengaruh langsung dari satu variabel tertentu, seperti pemangkasan anggaran, terhadap daya beli.
Selama angka inflasi masih cukup terkendali, perubahan harga umumnya belum menjadi faktor utama yang mengguncang daya beli masyarakat.
Meski begitu, ia mengakui, inflasi bisa berdampak buruk jika kondisinya tidak lagi terkendali.
“Jadi kalau dari sisi inflasi saja sebenarnya tidak menunjukkan penurunan daya beli. Kalau dari sisi inflasi saja, kita perlu melihat juga dari sisi yang lainnya, harus ada kajian khusus,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Berau, Mega Safira Aulia, menambahkan, perubahan daya beli tidak dapat dipastikan hanya karena pengaruh satu kondisi tunggal.
BPS bertugas mengukur perubahan harga di tingkat konsumen, namun untuk variabel pengeluaran pemerintah, memang tidak tersedia bahasan khusus dalam indikator ini.
Ia menegaskan pentingnya melihat korelasi dari banyak faktor untuk menentukan penyebab pasti penurunan minat beli masyarakat.
“Melihat korelasi itu tidak bisa semata-mata satu dengan satu variabel bisa jadikan penentu suatu kondisi. Pasti akan ada variabel lain yang mempengaruhi,” jelas Mega.
Kondisi di lapangan yang sangat dinamis membuat parameter penyebab turunnya daya beli bisa datang dari mana saja, termasuk fenomena eksternal di luar data statistik.
BPS senantiasa terbuka terhadap wawasan terkait fenomena lapangan yang bisa berasal dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga anggota legislatif.
Penilaian yang beragam dari berbagai pihak ini dianggap sebagai informasi berharga, namun tidak dapat serta merta dijadikan kesimpulan sebab-akibat yang instan.
“Karena daya beli itu multi-variable ya sebetulnya, jadi kita enggak bisa ngejudge bahwa ini dari spending pemerintah, ini juga dari harga, ini dari pertumbuhan ekonomi,” pungkas Mega. (*)
