Foto: Kepala Disnakertrans Berau Zulkifli Ashari

TANJUNG REDEB – Problematika pengangguran pada usia produktif di Bumi Batiwakkal masih menjadi pekerjaan rumah alias PR yang mesti diselesaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Sementara usia produktif dapat menjadi motor pemerintah dalam menentukan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai target pemerintah daerah.

Menurut data Disnakertrans Berau, per 2023 ini, terdapat 227 perusahaan yang beroperasi di Berau. Dari jumlah itu, 40 diantaranya perusahaan tambang, dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 17.695 pekerja.

Kemudian, perkebunan sebanyak 30 perusahaan, yang serapan tenaga kerjanya justru lebih tinggi daripada sektor pertambangan. Yakni sebanyak 21.425 jiwa.

Selanjutnya, sektor perbankan sebanyak 7 perusahaan, dengan serapan sebanyak 395 jiwa. Kemudian HPH/HPHTI sebanyak 13 perusahaan, 1.085 pekerja. Disusul dengan perusahaan pariwisata, penyedia tenaga kerja dan perusahaan umum, menyerap sebanyak 6.714 pekerja. Data tersebut merupakan perusahaan yang aktif memberikan laporan ke pemerintah.

Bila di total, pekerja lokal di Berau yang aktif bekerja, mencapai 47.331 jiwa. Namun, saat ini masih menyisakan ribuan usia produktif yang masih masuk dalam kategori pengangguran terbuka yang jumlahnya per 2022 kemarin masih mencapai 5,82 persen dari total jumlah penduduk di Berau.

Dengan jumlah itu, saat ini pemerintah tak hanya berdiam diri melihat situasi tersebut. Teranyar, pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan program prioritas pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).

Kehadiran BLK diyakini dapat menekan angka pengangguran di Bumi Batiwakkal. Dengan catatan, BLK tersebut dikelola langsung oleh daerah. Berdasarkan program yang disusun Disnakertrans Berau.

“BLK memang jadi jawaban,” kata Kepala Disnakertrans Berau Zulkifli Ashari, ditemui awak Berau Terkini.

Di samping itu, pihaknya juga tengah berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberikan sertifikasi bagi para pencari kerja atau pencaker yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan di Berau. Termasuk pula sarana dan prasarana yang mumpuni.

“Jadi butuh banyak yang kami persiapkan, termasuk SDM yang mumpuni untuk mengelola BLK itu nanti,” tutur Zulkifli sapaan dia.

Dirinya pun tengah menyusun rencana untuk melibatkan pihak ketiga alias perusahaan di Berau untuk membantu menyiapkan alat latihan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Ia yakin, penawaran itu tak akan memberatkan pihak perusahaan.

Nantinya, alat-alat tersebut itu pun yang bakal digunakan oleh pelatih dan pencaker untuk belajar dalam meningkatkan skil kerja.

“Nanti bakal pakai skema kerjasama dengan perusahaan, saya yakin mereka mau bantu itu,” tutur dia.

Selain itu, perusahaan juga didorong untuk menyiapkan fasilitas pelatihan untuk membantu pemerintah. Sebab, sejatinya perusahaan yang operasi di Berau ini merupakan mitra pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

“Jadi jangan dilihat siapa yang berperan dan siapa yang bakal dapat. Semua pihak punya kewajiban untuk memberikan pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.

Sejauh ini, untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi pencaker, pemerintah kerap menggunakan fasilitas BLK di Kantor Disnakertrans Berau. Dengan kapasitas lulusan sekitar 10 sampai 15 orang setiap kali pelatihan. Selain itu, perusahaan pun pernah melakukan kebijakan pengiriman karyawan ke BKL di Balikpapan dan Samarinda.

Sebagai mitra, dia menitipkan pesan kepada perusahaan untuk tetap melancarkan program serupa. Demi menyerap tenaga kerja lokal dengan kemampuan yang telah terserfikat.

“Memang saat ini geraknya perlahan, karena berjangka. Tetapi kalau kita sudah punya BLK, semoga dapat menekan angka pengangguran,” harap dia.

Reporter: Sulaiman