Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih
TANJUNG REDEB – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini masih menjadi target pemerintah untuk segera dituntaskan. Sebab, kebutuhan BLK itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran terbuka di Bumi Batiwakkal.
Ribuan sarjana yang dicetak oleh beberapa universitas di Berau masih memerlukan sertifikasi pengalaman yang dapat dijadikan syarat kala melamar pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini di bawah komando Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau Gamalis memasukkan agenda pembangunan BLK dalam janji politik kala berkampanye dahulu.
Ditemui usai menghadiri wisuda program sarjana S1 Universitas Muhammadiyah (UM) Berau, Sri mengutarakan bila dirinya tetap optimis bila program pemerintah tersebut tetap bakal terealisasi pada masa kepemimpinannya.
Sebab, dia mengilhami bahwa BLK yang berada di bawah pengelolaan pemerintah dapat secara konsisten untuk menyerap tenaga teknis yang dibutuhkan perusahaan dan pihak lainnya. Tentunya melalui program berjangka oleh dinas terkait. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau.
“Tentu keberadaan tersebut dibutuhkan. Apalagi goalsnya untuk menekan angka pengangguran,” sebut dia.
Namun secara pribadi dirinya belum memonitor lebih jauh terkait perkembangan rencana pembangunan BLK. Sehingga dia bakal memanggil Disnakertrans Berau untuk memberikan laporan yang lebih akurat terkait progress rencana pembangunan BLK di Bumi Batiwakkal.
“Karena itu sifatnya teknis ya. Saya akan menagih laporan dulu ke Disnaker,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani menyatakan, mendukung penuh visi pemerintah tersebut. Namun, program baru akan dapat berjalan dengan menyesuaikan perencanaan pembangunan di tahun depan.
Sementara waktu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki BLK saat ini.
“Kalau masuknya tahun depan, otomatis pembangunan baru bisa berjalan di 2025 nanti,” sebut dia.
Sebagai pemegang kuasa lembaga dengan fungsi penganggaran yang diamanahkan oleh warga Berau, Madri menekankan bila setiap program pembangunan yang bakal berjalan, harus sesuai dengan aspirasi yang digalang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan alias Musrenbang.
Bila terdapat aspirasi tersebut, jelas DPRD Berau akan bersikap untuk mendorong pembangunan BLK yang sejatinya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya suara tersebut juga harus sensitif ditangkap oleh OPD yang memiliki kewenangan dalam mengentaskan pengangguran di Berau.
“Kami ini bisa mendorong program tersebut bisa berjalan. Tapi yang menentukan kebijakan itu pemerintah,” tegasnya. (*/ADV)
Reporter: Sulaiman
