Foto: Penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, oleh Bupati Berau Sri Juniarsih dan Ketua DPRD Berau Madri Pani.
TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih menghadiri undangan DPRD Berau dalam penandatanganan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan APBD 2023.
Nota kesepahaman itu, tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023. Sebelumnya, diketahui pada awal tahun lalu ditetapkan APBD Berau 2023 senilai Rp 3,6 triliun.
Namun pada usulan di APBD Perubahan, terjadi penambahan pendapatan senilai Rp 700 miliar ditambah dengan Silpa senilai Rp 800 miliar. Sehingga jika di kalkulasikan nilainya mencapai Rp 5,1 Triliun.
Dalam pidato rapat paripurna, Sri menyatakan penyusunan anggaran perubahan APBD 2023 tahun ini merupakan alokasi kebijakan anggaran pada tahun sebelumnya.
Ihwal prioritas penggunaan anggaran, nantinya akan digunakan untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan.
Sesuai aturan, SilPa APBD 2022 lalu, dianggarkan kembali pada APBD perubahan 2023 ini. Dirincikan, SilPa DBH DR, BLUD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta penganggaran Hutang Belanja pada beberapa SKPD pada tahun anggaran 2022.
“Penandatanganan nota kesepahaman hari ini, menjadi dasar penyusunan APBD 2024 dan APBD Perubahan 2023,” kata Sri dalam sambutannya.
Sebagai orang nomor 1 di Bumi Batiwakkal, dirinya berpesan agar anggaran besar tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan SDM yang bakal meneruskan kejayaan Bumi Batiwakkal di masa yang akan datang.
Tren positif penambahan APBD Berau tahun ini pun, dianggap menjadi capaian yang baik dalam proses pembangunan daerah. Sehingga dia berpesan kepada OPD hingga DPRD Berau agar dapat jeli dalam mencari potensi peningkatan pendapatan daerah.
“Mari jeli mencari peluang penambahan pendapatan daerah,” ujar dia.
Meski besaran anggaran tahun ini merupakan rekor keuangan daerah selama Berau berdiri, Sri mengakui masih banyak membutuhkan anggaran untuk pemerataan pembangunan di daerah.
Sehingga banyak usulan yang pada tahun ini belum dapat dijalankan. Namun, program pembangunan yang tak berjalan tahun ini, bakal mulai digeber pada APBD 2024 mendatang.
“Akan kami lebih perhatikan pada tahun anggaran selanjutnya,” janji Sri.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani, menitipkan pesan agar setiap penggunaan anggaran daerah sebaiknya lebih banyak untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab, sejatinya anggaran daerah ini merupakan hasil pajak dan pendapatan yang diberikan oleh masyarakat.
“Gunakan untuk pembangunan dengan sebaik-baiknya,” pesan Madri. (*)
Reporter: Sulaiman
