Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih memberikan sambutan saat agenda coffee morning, di ruang VIP Bandara Kalimarau.

TELUK BAYUR – BLU UPBU Bandara Kelas I Kalimarau kembali mengundang Pemkab Berau hingga perusahaan daerah dan swasta, dalam agenda coffee morning. Agenda itu dilaksanakan di ruang penyambutan tamu VIP Bandara Kalimarau. Membahas panjang soal kondisi harga tiket pesawat yang saat ini masih sulit dijangkau.

Pertemuan ini merupaman kali ketiga dilaksanakan pihak bandara. Namun hingga kini belum mendapatkan kepastian, jadwal pesawat narrow body mendarat di Bumi Batiwakkal. Bahkan pasca pertemuan, di Bandara Teluk Bayur, pada Jumat (4/8/2023) kemarin.

Saat dikonfirmasi, Bupati Berau Sri Juniarsih menyatakan dalam pertemuan kali ini belum mendapatkan kepastian jadwal pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Angkutan Udara maupun Kementerian Perhubungan RI.

Sementara pemerintah telah berulang kali menyatakan komitmen untuk memberikan skema apapun, demi menjamin keterisian seat alias kursi pesawat setiap kali penerbangan.

Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal itu, hanya dapat memastikan kesiapan pemerintah dalam mengawal keseriusan maskapai dalam mendatangkan pesawat berbadan besar alias narrow body bermesin jet di Bandara Kalimarau.

“Insyaallah Agustus ini,” jawab Sri singkat, sembari meninggalkan rombongan wartawan.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis, menyatakan pertemuan kali ini merupakan salah satu upaya pihak bandara dalam memastikan setiap stakeholder komitmen untuk menggunakan jasa penerbangan dalam setiap aktivitas keluar masuk Berau.

Pada momen pertemuan itu, setiap stakeholder dimintai data terkait potensi keterisian seat. Selain memastikan transaksi tiket, setiap stakeholder dimintai juga komitmen penggunaan cargo alias pengiriman paket barang menggunakan jasa pesawat di Bandara Kalimarau.

“Karena maskapai ini tidak berani mendatangkan pesawat kalau tidak ada jaminan dari pemerintah dan perusahaan di Berau,” ucapnya.

Disinggung ihwal jadwal keberangkatan yang belum dapat kepastian dari Dirjen Perhubungan, Gamalis menerangkan bila saat ini belum ada kepastian surat tersebut mendapatkan respon dari kementerian.

Namun, kondisi itu tak menyurutkan semangat pemerintah dan pihak bandara untuk optimis, agar maskapai mendaratkan pesawat bermesin jet. Sebab, pemangku kebijakan yang ada di Berau memiliki kesempatan untuk menghimpun data potensi penerbangan di Bandara Kalimarau.

“Belum dapat kepastian sih ini. Kami masih menunggu,” ujarnya.

Menyambung jawaban Pemkab Berau, Kepala BLU UPBU Bandara Kelas I Kalimarau Ferdinan Nurdin menyatakan, dari pertemuan itu didapatkan opsi alternatif. Yakni memberikan paket bundling, baik wisata maupun event perusahaan dan pemerintah, dengan menggunakan jasa penerbangan.

“Skema itu bisa memberikan efek domino ke perekonomian daerah. Mulai dari hotel hingga destinasi wisata, hingga bisnis UMKM di Berau,” jelas Ferdi sapaan dia.

Dia menyatakan, terkait harga tiket ini menjadi masalah beberapa daerah di Indonesia. Sehingga pasti banyak daerah pula yang tengah melakukan metode yang sama.

Ihwal pengumpulan data aktivitas penerbangan di Berau, bakal dijadikan modal yang bakal diteruskan ke pelaku usaha penerbangan di Indonesia. Nantinya, data itu pula yang bakal dibawa untuk mengahadap ke pemerintah pusat.

Data itu, bakal menunjukkan aktivitas penerbangan dan keterisian seat, dan komitmen data perusahaan yang bakal menggunakan jasa penerbangan.

Selain itu, kepastian data penggunaan jasa pengiriman barang untuk mengisi cargo yang disediakan oleh maskapai. Dengan kapasitas maksimal 10 ton.

“Betul. Data itu yang penting diketahui oleh pihak airlines,” ujarnya. (*)

Reporter: Sulaiman