Foto: Suasana rakor BPBD Berau, di ruang rapat Bapelitbang Berau.
TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis, membuka rakor alias rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah alias BPBD Berau, dalam membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Acara pembukaan rakor itu, di ruang rapat Bapelitbang, Komplek Kantor Bupati Berau, pada Senin (31/7/2023) pagi.
Usai membuka rakor, kepada awak media, Gamalis menerangkan bila Berau termasuk ke dalam wilayah dengan hutan yang luas. Sehingga, berpotensi mengalami kebakaran hutan pada puncak musim kemarau tahun ini. Belum lagi, Berau masuk dalam wilayah yang terbanyak memiliki titik api.
Rakor itu, ia harapkan dapat menjadi corong koordinasi antar lembaga untuk memastikan pencegahan karhutla di Bumi Batiwakkal berjalan sesuai harapan.
“Harapan kami BPBD Berau dapat bekerja lebih maksimal agar ancaman karhutla dapat ditangani,” ujar dia.
Menukil data karhutla 2022 lalu, Berau mengalami kebakaran hutan yang tersebar di 34 titik rawan. Dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 87,5 hektare.
Belajar dari pengalaman tahun lalu, Gamalis menekankan atensi para petugas pada proses pencegahan sebelum api melalap hutan Berau. Tentunya dengan peralatan yang telah dimiliki oleh petugas di setiap pos pencegahan karhutla.
“Kami juga berikan suport anggaran untuk operasional BPBD. Sudah masuk dalam nilai APBD tahun ini,” ujar dia.
Namun begitu, dirinya juga memberikan peringatan kepada warga Bumi Batiwakkal agar tak sembarangan bermain api di lahan. Selain berpotensi membakar lahan produktif dan hutan, juga membahayakan masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar lahan tersebut.
Kemudian, penting pula agar masyarakat tak sembarang merokok di lahan dengan daun kering. Sebab, potensi terbakar tinggi lantaran cuaca panas yang ekstrim.
“Jadi saya minta masyarakat juga harus koperatif. Jangan merokok dan buang puntung sembarangan,” pinta dia.
Sementara itu, Kepala BPBD Berau Thamrin, menyatakan, penanganan kebakaran hutan tidak bisa dikerjakan hanya melalui satu instansi saja. Oleh karena itu, ia menggagas kegiatan rakor tersebut demi mendapatkan komitmen seluruh instansi terkait, termasuk TNI/Polri.
“Jadi koordinasi dan penindakan di lapangan itu jelas. Penanganan juga jadi cepat,” ucap dia.
Sejauh ini, dia menyebut terdapat 11 posko pencegahan karhutla yang tersebar di 11 kecamatan, kecuali Maratua dan Tanjung Redeb. Setiap posko diisi oleh 2 sampai 3 personel.
Namun angka itu dianggap masih kurang. Sebab, idealnya satu posko mesti diisi oleh 4 sampai 5 personel. Oleh karena itu, instansi yang ia pimpin pun telah mendapatkan restu penambahan angka operasional pada penganggaran dana ABT 2023 ini.
“Alhamdulillah anggaran sudah ditambah di ABT nanti,” ujarnya.
Lebih jauh, dia menyampaikan bila cuaca saat ini masih terpantau aman. Sehingga potensi karhutla masih rendah. Hanya saja, kerja teknis bakal meningkat pada Agustus hingga September 2023 mendatang. Dirinya pun menegaskan kepada personel untuk bersiaga di tengah cuaca panas ekstrim tahun ini.
“Sebenarnya kalau prediksi, mulai Juni 2023 kemarin. Tapi laporan BMKG terbaru, puncaknya Agustus sampai September nanti,” terang dia. (*/ADV)
Reporter: Sulaiman
