Foto:Kabid Olahraga Dispora Berau, Nuransyah
TANJUNG REDEB- Selain pengurus cabor dan pengurus KONI Berau, sejumlah pejabat Dispora Berau juga diperiksa Diskrimsus Polda Kaltim terkait dana hibah anggaran KONI 2019-2022.
Kabid Olahraga Dispora Berau, Nuransyah mengaku, sudah beberapa kali diperiksa Polda Kaltim mengenai dana hibah KONI Berau tersebut.
Dirinya juga menyampaikan, buntut dari pemanggilannya ke Polda Kaltim tersebut, pihaknya harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pencairan berikutnya.
Untuk diketahui, anggaran pembinaan cabor sekira Rp 3 miliar dan operasional KONI Berau Rp 1 miliar tahun 2023, belum dicairkan sampai sekarang.
“Saya terus terang, sudah 3 kali diperiksa terkait hibah KONI ini di Balikpapan. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 dinihari,” jelasnya.
Tentu posisi dirinya tersebut, tidak ingin dirasakannya kembali. Bahkan, dirinya yakin tidak ada orang yang ingin diperiksa berjam-jam oleh aparat penegak hukum itu.
Sehingganya, pihaknya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pencairan, sekiranya hal itu berpotensi melanggar hukum.
“Jadi kami perlu hati-hati. Baik itu untuk pencairan Rp 3 miliar maupun Rp 1 miliar,” katanya.
Diterangkannya juga, pemeriksaan di Polda Kaltim, menjadi pengalaman berharga bagi dirinya dan Dispora Berau. Untuk itu, pencairan berikutnya, harus benar-benar tidak berpotensi melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Jangan sampai kata dia, persoalan penggunaan dana hibah ke KONI periode 2019-2022 belum selesai, malah muncul lagi masalah baru. Sementara kata dia, pihaknya hanya sekedar mencairkan sebagai instansi teknis tempat anggaran itu dititipkan Pemkab.
“Jangan sampai kami mencairkan anggaran hibah nanti, juga menjadi masalah. Diperiksa lagi kami sampai 10 jam. Padahal, kami juga tidak tahu uangnya bagaimana,” katanya.
Dirinya juga menegaskan, pihaknya tidak bisa menjanjikan kapan pastinya anggaran pembinaan olahraga ini dicairkan. Sebab, proses pencairan itu tambah dia, sudah diatur oleh sistem.
Terlebih, konflik antara KONI periode 2023-2027 dengan puluhan cabor lain masih terus berjalan. Sementara sesuai arahan kepala daerah saat pelantikan KONI pimpinan Laode Ilyas, salah satu syarat pencairan anggaran tersebut harus ada rekonsiliasi kedua belah pihak agar tidak terjadi gesekan kembali.
Apalagi dengan persoalan yang dihadapi sekarang, hampir semua cabor, pengurus KONI Berau dan Dispora Berau diperiksa dan dimintai klarifikasi mengenai dana hibah tersebut.
“Makanya saya bilang tadi, kami bukan tidak mau mencairkan. Tapi kami harus hati-hati. Dalam waktu dekat, mungkin ada pertemuan dengan Bupati Berau. Arahan seperti apa nanti yang akan diberikan,” pungkasnya. (/)
Reporter: Hendra
