Foto: Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah.
TAJUNG REDEB, – Meski Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) tahun 2023 mencapi Rp 3,6 Triliun, namun nyatanya, pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau belum mencapai 10 persen.
Karena itu, Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah (perusda) yang berinvestasi di Bumi Batiwakkal untuk turut berkontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Berau.
“Ya kalau APBD kita Rp 3,5 triliun, PAD kita Rp 350 miliar. Karena PAD yang ada kan hanya Rp 299 miliar. Sehingga masih jauh,” ungkapnya.
Jumlah PAD yang masih berada di bawah target 10 persen itu mau tidak mau menuntut pemerintah daerah agar mendorong BUMD yang berinvestasi di Bumi Batiwakkal untuk turut berkontribusi.
Tiga BUMD atau perusahaan daerah yang sempat disoroti itu yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB Lati, dan PT Hutan Sanggam Berau (HSB). Kinerja dan capaian tiga perusahaan itu, ungkap Syarifatul saat ini belum diketahui secara jelas.
Pasalnya, pada LKPJ Bupati Berau awal tahun 2023 lalu hanya berisikan angka-angka dan persentase capaian tanpa ada penjelasan yang mendetail. Padahal laporan yang mendetail sangat diperlukan agar DPRD Berau dalam tupoksinya dapat mengetahui kontribusinya bagi daerah.
Lebih dari itu, agar DPRD dapat membuat perbandingan atas capaian yang telah diperoleh perusahaan-perusahaan itu pada tahun lalu dan tahun ini.
“Karena potensi terbesar pertama PAD sebetulnya dari perusda-perusda itu,” lanjutnya.
Karena itu, Syarifatul pun meminta Pemkab Berau untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan daerah itu agar lebih banyak lagi memberikan kontribusinya untuk peningkatan PAD Kabupaten Berau.
“Sekarang ini kan APBD kita sudah meningkat. Tahun 2024, tahun depan, mungkin lebih tinggi lagi. Jadi harapan kami dari postur APBD itu, PAD harus 10 persen,” kuncinya. (adv)
