Foto: Aktivitas penyeberangan roda dua selama jembatan Sambaliung ditutup
TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani membeberkan sikap legislator Bumi Batiwakkal terhadap proses renovasi Jembatan Sambaliung yang dianggap ‘keras’ terhadap pemangku kepentingan proyek Rp 26,6 miliar tersebut.
Kepada awak Berau Terkini, pengguna mobil dinas KT 3 G tersebut mengatakan sikap dari dewan yang muncul beberapa waktu belakangan ini menunjukkan sikap sebagai pengemban amanah rakyat yang ideal.
Oleh karena itu, dewan hanya memastikan kesiapan seluruh aspek baik sosial, ekonomi, dan pendidikan yang bakal dialami oleh warga terdampak penutupan jembatan. Sebab situasi itu yang terlihat saat awal ditutupnya jembatan cukup memprihatinkan.
“Kami hanya ingin memastikan hak masyarakat tetap diberikan selama penutupan jembatan,” kata Madri, pada Jumat (9/6/2023).
“Kalau masyarakat berteriak juga ya wajar. Karena mereka butuh pelayanan,” sambungnya.
Belum lagi langkah yang harus diambil Pemkab Berau dan pihak pemenang proyek demi memastikan distribusi bahan baku pembangunan di pesisir dapat terlaksana. Sehingga perlu kajian yang komprehensif oleh pemerintah agar program-progam yang direncanakan tetap berjalan sesuai harapan.
“Itu yang ingin kami dengar langsung. Karena sebelumnya informasi itu yang tidak kami (DPRD Berau) tidak dapatkan,” ujarnya.
Menurut dia, seharusnya pemangku kebijakan lebih siap lagi lantaran proyek tersebut telah digaungkan sejak 2022 lalu. Sehingga masalah teknis seharusnya tidak terjadi.
“Seharusnya masalah yang muncul ini dapat diantisipasi kalau kajiannya tepat,” sebutnya.
Namun saat ini sudah bukan lagi mencari kesalahan dalam masalah yang muncul. Kolaborasi antar stakeholder dibutuhkan demi menjawab kebutuhan masyarakat. Agar tak terjadi konflik horizontal antar sesama masyarakat.
Dia bilang, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga vertikal dapat bahu membahu menyelesaikan masalah. Dengan membangun koordinasi dan komunikasi yang intens oleh pemangku kebijakan.
“Ini sudah kadung terjadi. Jadi bukan waktunya lagi saling menyalahkan,” tutur Madri.
Saat ini, dia meminta kepada dinas terkait untuk bergerak cepat dengan membangun posko kesehatan dan evakuasi di seluruh dermaga penyebrangan. Termasuk pula untuk menyiapkan dapur umum untuk menampung sumbangan masyarakat.
Termasuk ia mendorong peran pihak ketiga untuk gotong-royong bersama pemerintah dalam menyelesaikan masalah penyeberangan di dermaga.
“Melalui pemerintah, harus ada sentuhan perusahaan yang beroperasi juga di Berau ini. Saya tidak pernah berniat politisasi pembangunan jembatan ini,” ujar dia.
Begitupun unsur Forkopimda saat ini dia sebut telah bekerja maksimal. Semua pihak telah sering turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Baik dari Sambaliung maupun dari arah Tanjung Redeb.
“Pemerintah sudah bekerja maksimal. Jadi butuh dukungan semua pihak agar masalah yang ada di masyarakat ini dapat teratasi,” tegasnya. (*/ADV)
Reporter: Sulaiman
