Foto: Plt Kepala Dinas PUPR Berau Fendra Firnanda.
TANJUNG REDEB- Menjelang semester pertama di tahun 2023, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, Fendra Firnanda klaim proses lelang 197 paket kegiatan telah mencapai 82 persen.
Dengan begitu, jumlah paket yang belum terlelang berada dibawah 20 persen.
“Yang belum dilelang sekitar 18 persen,” kata Fendra yang didampingi Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, Junaidi.
Dirinya menerangkan, 197 paket yang akan dilelang itu terdiri sari jasa konstruksi dan konsultansi. Sementara ini, progres lelang di PUPR sudah sangat mengalami kemajuan.
Kendati begitu, pihaknya terus bekerja dan memaksimal semua potensi di DPUPR agar dapat menuntaskan lelang semua paket yang akan dikerjakan sebelum akhir tahun 2023.
Bahkan kata dia, saat ini sudah ada beberapa paket atau kegiatan fisik yang sudah berjalan. Sementara untuk paket yang sudah berjalan, ada 71 paket dari 197 paket yang ada.
Sebagai OPD pengguna anggaran terbesar, tentu semua paket yang dikerjakan akan dilakukan semaksimal mungkin.
“Jadi kalau ditanya bagaimana progresnya, Alhamdulillah progres lelang di DPUPR sekarang sudah maju, dan sudah 82 persen. Bahkan ada kegiatan fisik kami yang sudah berjalan. Contoh kegiatan kami di bandara itu sudah 59 persen. Kami optimis, bisa selesai sebelum akhir desember nanti,” tuturnya.
Adapun untuk progres lelang pembangunan rumah sakit, dikatakan Fendra sudah termasuk paket yang dilelangkan. Bahkan, tinggal menunggu penetapan pemenang lelang yang akan segera diumumkan.
Sebab lanjut dia, untuk lelang paket diatas anggaran Rp 100 miliar berdasarkan aturan terdapat aturan khusus.
“Informasinya diawal juni sudah ada pemenangnya,” katanya.
Sementara itu, untuk 18 persen paket yang belum lelang juga akan segera diproses. Namun, pihaknya masih menyelesaikan review dan perencanaan, dan probity audit.
Kemudian ada juga proyek-proyek strategis yang masih dalam supervisi serta harus mendapat pendampingan dari inspektorat. Serta ada juga yang berkaitan dengan pergeseran.
Adapun proyek yang disarankan mendapat pendampingan inspektorat, dikatakannya, seperti paket-paket strategis. Terutama paket menggunakan anggaran besar, dan juga memiliki resiko cukup besar.
“Seperti pembangunan jembatan yang jumlahnya besar itu harus didampingi. Karena meskipun keberhasilan pembangunannya tinggi, resiko gagalnya juga tinggi. Jadi harus ada pendampingan,” pungkasnya. (/ADV).
