Foto: Komisi III DPRD Berau saat melihat proyek Bronjong di Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (23/05/2023).
TANJUNG REDEB, – Proyek pembangunan bronjong di Kelurahan Bedungun dinilai proyek gagal dan asal-asalan oleh politisi PPP yang juga Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.
Itu disampaikannya buntut dari kekecewannya melihat proyek tersebut saat dirinya beserta sejumlah Anggota Komisi III lainnya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) langsung ke lokasi, Selasa (23/05/2023).
Dijelaskan Saga, proyek yang dikerjakan 2022 lalu dengan menggunakan dana DBHDR tahun anggaran 2022 itu senilai Rp 7 miliar sangat mengecewakan. Bahkan dirinya menilai, proyek tersebut dibangun hanya untuk menyerap anggaran saja, tanpa memlihat seberapa bermanfaatnya bronjong tersebut bagi warga sekitar.
“Sesuai dengan yang kita lihat, ini proyek yang akal-akalan dan gagal. Yang terpenting, bronjong ini dibangun agar uang (DBHDR) itu bisa terserap. Padahal, ini tidak ada manfaatnya,” ujarnya, kemarin.
Lebih jauh kata dia, seharusnya DPUPR ketika melakukan perencanaan pembangunan proyek harus jelas manfaatnya. Bukan hanya sekedar pelaksanaan di lapangan, tapi lebih kepada pemanfaatannya.
Belum lagi, dalam pembangunan bronjong itu, pihak PUPR juga akan membangun jalur jogging track untuk warga. Tapi, ketika ditinjau kelapangan rute tersebut juga belum dibangun.
“Pembuangannya pun tidak ada. Bagaimana mau difungsikan sebagai penanganan banjir, kalau bangunannya dikerjakan asal-asalan. Yang ada malah membuat banjir,” ujarnya.
Untuk itu, Saga menegaskan agar DPUPR tidak lagi membuat program seperti itu. Dirinya juga meminta agar ada evaluasi dengan pelaksanaan program tersebut.
Apalagi, anggaran untuk pembangunan bronjong itu juga cukup besar, yakni berkisar Rp 7 miliar, yang bersumber dari DBHDR yang masuk ke dalam APBD Berau. Pihaknya dari Komisi III, juga akan memanggil DPUPR terkait pembangunan bronjong itu.
“Ini baru satu titik proyek di satu OPD yang disidak. Kami akan sidak atau pantau lagi kegiatan OPD lain yang menggunakan dana DBHDR. Yang jelas, ini harus dievaluasi. Kami juga akan panggil untuk minta penjelasan penggunaan dana DBHDR itu,” pungkasnya. (/ADV).
