Foto: Penyerahan plakat penghargaaan oleh Ketua Koperasi TKBM Berau Ajis Mansyah, ke Bupati Berau Sri Juniarsih.
TANJUNG REDEB – Perjuangan kesejahteraan buruh pelabuhan Tanjung Redeb, disuarakan Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Berau Ajis Mansyah saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022.
RAT tersebut diselenggarakan di Hotel Derawan Indah, Jalan Panglima Batur, Tanjung Redeb, pada Selasa (23/5/2023). Yang dihadiri oleh ratusan buruh bongkar muat, pejabat daerah, pengusaha pelabuhan, hingga pengurus Induk Koperasi TKBM Pusat.
Dalam sambutannya, Ajis mengatakan dorongan kesejahteraan kaum buruh pelabuhan wajib menjadi perhatian pemerintah dan pengusaha. Hal ini guna memastikan aktivitas pelabuhan berjalan sesuai harapan.
“Karena jantung dari aktivitas di pelabuhan Tanjung Redeb ini ada di tangan buruh kita,” kata Ajis.
Ke depan, Pemkab Berau diminta untuk membantu mendorong para pengguna jasa buruh pelabuhan agar meningkatkan tarif bongkar di pelabuhan. Dari Rp 1.700 naik menjadi Rp 3.000 dalam sekali bongkar barang di kapal.
Tarif tersebut sudah bertahan tak pernah naik selama enam tahun belakangan ini. Sehingga saat ini, dianggap angka tersebut membutuhkan penyesuian.
Bantuan melalui kebijakan pemerintah daerah dianggap dapat menjadi nilai tawar, dalam pembahasan kesejahteraan buruh.
“Tarif itu tidak pernah berubah dari lama, jadi butuh penyesuaian lagi sekarang ini,” ujar dia.
Ihwal besaran upah yang bakal disodorkan ke stakeholder, Ajis membeberkan upah tersebut menyesuaikan dengan nilai Upah Minimum Kabupaten atau UMK. Sementara di sektor bisnis batubara, akan disesuaikan dengan nilai upah pekerja sektoral.
Diketahui, UMK Berau saat ini berada di angka Rp 3.675.887. Tertinggi dari 9 Kabupaten/Kota di Kaltim.
“Kami sudah ada formulanya. Nanti tinggal dari kebijakan teman-teman stakeholder,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan rencana kenaikan tarif tersebut dapat dibahas sedini mungkin. Mengingat kebutuhan ekonomi masyarakat di Berau kian meningkat.
“Saya berharap sih ini secepatnya dibahas bersama dengan stakeholder. Kajian kami sudah masuk ke APBMI, cuman kami masih menunggu,” kata dia.
Senada, Sekretaris Umum (Sekum) INKOP TKBM Victoria Wewo, menyatakan upah buruh bongkar muat menjadi tolok ukur kesejahteraan para pekerja pelabuhan tersebut.
Sehingga, ia mengamanatkan kepada pengurus TKBM Berau untuk membuat program kerja utama yakni penaikan upah anggota TKBM.
“Jadi RAT tahun ini harus rumuskan program kerja utama, yaitu penaikan upah anggota,” tegasnya.
Dia menganggap kebijakan UMP yang dikeluarkan kepala daerah tingkat provinsi, sebagai acuan jaring pengaman bagi pekerja di Benua Etam ini.
Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan seharusnya menjadi acuan setiap pelaku usaha di pelabuhan demi terciptanya kesejahteraan buruh di Bumi Batiwakkal ini.
“Maka itu harus jadi acuan (UMK), antara buruh dan pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih, menyatakan pemerintah memberikan dukungan penuh atas upaya pemenuhan hak kesejahteraan buruh pelabuhan.
Namun seluruh pengguna jasa buruh di pelabuhan Tanjung Redeb harus dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di pelabuhan. Melalui sistem yang terintegrasi.
Sehingga, upaya itu dapat berdampak positif bagi perekonomian daerah serta jaminan kesejahteraan bagi buruh pelabuhan.
“Jadi seluruh stakeholder harus memiliki kewajiban untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di pelabuhan itu,” kata Sri.
Sebagai kebijakan daerah, dirinya bakal membahas secara intensif ihwal aturan dasar dari kenaikan tarif di pelabuhan. Dia bakal melibatkan sektor pemangku kepentingan dalam melihat peluang kesejahteraan buruh tersebut.
“Karena kita juga miris, tarif bongkar di Berau ini paling murah se Kalimantan,” sebutnya.
Untuk itu, Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal tersebut meminta dukungan kepada seluruh anggota Koperasi TKBM Berau meneruskan perjuangan kesejahteraan buruh pelabuhan.
“Kepada anggota TKBM Berau, selalu semangat bekerja. Yang berjuang untuk keluarga di rumah,” bilang dia. (*)
Reporter: Sulaiman
