Foto: Suasana diskusi oleh Prokopim Pemkab Berau yang bertajuk Menbagun Pariwisata Berau, dalam acara Coffee Night Bareng Bupati Berau, di Resto Dapur Teras 3Shift, Jalan Teuku Umar, pada Sabtu (6/5/2023) malam tadi.
TANJUNG REDEB – Diskusi ringan Pemkab Berau bersama awak media online, cetak hingga TV, pada Sabtu (6/5/2023) malam. Kegiatan kni mengungkap banyak hal ihwal progres kinerja pemerintah dalam sektor pariwisata.
Diskusi itu dipandu langsung oleh Pemimpin Redaksi Berau Terkini Robitoh sekaligus Direktur Kaltim Kece yang datang langsung dari Samarinda.
Menemani pejabat penting di Bumi Batiwakkal sebagai pembicara. Mulai dari Bupati Berau Sri Juniarsih, Pj Sekda Berau Agus Wahyudi, hingga Kepala Dispar Berau Ilyas Natsir.
Dalam program diskusi tematik yang diinisiasi oleh Bagian Protokol Pemerintahan tersebut, menguliti beberapa rencana kerja pemerintah di dunia pariwisata.
Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, infrastrukur, pengembangan SDM hingga pemberdayaan para duta wisata yang dipilih setiap tahun.
Bupati Berau Sri Juniarsih dalam kesempatannya, mengungkap saat ini proses pengerjaan infrastrukur jalan menuju objek wisata di Berau terus berjalan.
Menggunakan sedikitnya Rp 200 miliar dari dana Bantuan Keuangan alias Bankeu Pemprov Kaltim tahun ini. Membantu sebagian anggaran dari APBD Berau.
Pemerintah memperkirakan, proyek tersebut bakal rampung pada akhir 2023 ini. Sehingga dipastikan seluruh objek wisata dapat dikunjungi wisatawan dengan jalan yang sudah mulus.
“Infrastrukur jalan saat ini terus dikerjakan. Semoga akhir tahun sudah bisa dinikmati,” kata Sri kepada tamu undangan malam itu.
Selain infrastrukur jalan, Pemkab Berau juga telah membuka keran investasi di sektor bisnis perhotelan.
Sebab, dari operasi hotel tersebut bakal terdapat pajak yang masuk dalam kas daerah sebagai PAD. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengejar pundi tambahan untuk APBD Berau.
Dari sektor PAD. Diketahui, sekitar 17 sektor pajak daerah baru mampu mengumpulkan anggaran senilai Rp 234 Miliar. Angka itu sudah diakumulasikan dengan sektor pajak lainnya.
“Pajak perhotelan dan sektor pajak lainnya, targetnya tahun ini akan meningkat,” kata dia.
Termasuk pula sektor UMKM. Sri mengatakan, keberadaan sekitar 1,2 ribu pelaku UMKM di Berau telah diberikan pendampingan yang intens oleh dinas terkait. Dalam hal ini Diskoperindag Berau.
Dari sektor itu, diyakini dapat menambah ragam keunikan Berau selain menyajikan keindahan alam alami.
Ia memastikan, selain ingin liburan. Wisatawan juga diyakini ingin membawa cinderamata hingga oleh-oleh kuliner yang diolah langsung oleh masyarakat di kampung wisata.
“Ini tentu saja akan memberikan dampak terhadap taraf pendapatan ekonomi masyarakat di Berau, meskipun belum masuk sebagai pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Keterbatasan infrastrukur pun diakui menjadi sektor yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Dianggap sebagai kekurangan sejak pariwisata Berau dikenal pada era 1980 hingga 1990-an.
Hal tersebut diungkap Pj Sekda Berau Agus Wahyudi. Dia bilang, menghadapi situasi saat Berau hanya memiliki bandara perintis alias level 4 di era awal 2000-an. Menggerakkan pemerintah untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat. Melalui Kementerian Perhubungan.
Pemkab mengusulkan agar level ditingkatkan menjadi bandara yang laik dijadikan landasan pesawat dengan kapasitas yang lebih tinggi.
Namun usulan ditolak. Lalu pemerintah mengusulkan untuk membangun bandara secara mandiri menggunakan APBD. Ditengah kesempatan Berau sebagai daerah otonomi. Saat itu, APBD Berau mencapai Rp 1,8 triliun.
Bandara Kalimarau itu pun dibangun pemerintah sekitar 2013 lalu. Menggunakan APBD senilai Rp 500 miliar.
Bandara itu pun beroperasi dengan intensitas penerbangan yang cukup tinggi. Beberapa maskapai sempat mendarat, seperti Batik Air, Garuda, Sriwijaya. Sebelum pandemi Covid-19 menghantam dunia tiga tahun lalu.
“Jadi bandara itu merupakan salah satu langkah pemerintahan dalam meningkatkan kunjungan wisata dari luar daerah,” kata Agus bercerita.
Saat ini pemerintah pun telah kembali menyiapkan investasi infrastrukur ke wilayah pesisir selatan Berau.
Beberapa destinasi wisata yang ada di ujung Biduk-Biduk hingga Teluk Sulaiman akan mendapatkan pengaspalan di tahun ini.
“Nilainya sampai Rp 200 miliar itu,” jelas dia.
Bahkan ke depan. Di Kepulauan Maratua bakal dijadikan salah satu destinasi wajib dikunjungi bagi pejabat yang bakal berkantor di IKN.
Dijadikan sebagai lokasi rapat atau pertemuan kenegaraan. Sama halnya dengan yang dilakukan pemerintah pusat yang selalu berkunjung ke Bali hingga Bandung.
“Jadi itu juga sudah dijawab kemarin sama Wagub Hadi Mulyadi kala berkunjung ke Maratua,” ujarnya.
Kemudian, penjelasan Kepala Dispar Berau Ilyas Natsir. Dia bilang kebutuhan saat ini, selain promosi pariwisata dan pengembangan infrastrukur. Dibutuhkan pula pengembangan SDM yang berkualitas di lingkungan Dispar Berau hingga mitra kerjanya.
Sebab, kerja wisata membutuhkan inovasi yang cepat dan lahir dari kreativitas SDM. Oleh karenanya, ke depan pihak Dispar menggelar beberapa kegiatan yang sifatnya pelatihan dan pendidikan bagi pelaku wisata di Berau.
“SDM kita juga harus mumpuni, agar serapan anggaran untuk promosi wisata bisa tepat sasaran,” kata dia. (*)
Reporter: Sulaiman
