Foto: Anggota DPRD Rudi P Mangunsong
TANJUNG REDEB,- Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong turut menyoroti tentang permasalahan kekurangan tenaga pendidik di beberapa sekolah di Kabupaten Berau. Ia meminta Pemkab Berau segera menemukan solus. Mengingat pemberlakuan penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pemerintah juga akan menambah jumlah kekurangan tenaga pendidik tersebut.
“Kebanyakan tenaga pendidik kita masih berstatus honorer. Kalau benar-benar dihapuskan tenaga honorer akan menimbulkan masalah baru yaitu kekurangan tenaga pendidik,” ungkap Rudi, Sabtu (29/4/23).
Lanjutannya, selaku legislatif yang memiliki tupoksi dalam melakukan pengawasan, Rudi meminta Pemkab Berau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk pendataan berapa jumlah tenaga pendidik yang ada saat ini dan berapa tambahan guru yang dibutuhkan untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Berau.
“Ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ini menjadi masalah serius. Khususnya kurangnya tenaga pendidik di daerah pedalaman” tegasnya.
Polisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengajak Pemkab Berau untuk bersama-sama mencarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan status tenaga pendidik yang masih tenaga honorer agar dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Harus betul-betul dipilih mana yang memang pantas diperjuangkan untuk menjadi P3K. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah tenaga pendidik,” tuturnya.
Kekurangan guru ini dikatakannya juga karena pembukaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru dan pensiun setiap tahun yang tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS.
“Jadi setiap tahunnya kita memerlukan tambahan guru. Salah satunya adalah dengan mengusulkan rekruitmen P3K formasi guru. Jadi perlu kesiapan anggaran daerah untuk gaji tenaga P3K tersebut,” terangnya.
Rudi menambahkan, memang adanya larangan untuk menerima tenaga pendidik status honorer juga menjadi kendala untuk menambah tenaga guru. Namun masih bisa dicarikan solusinya yang tepat bersama-sama seperti mengusulkan permasalahan tersebut ke Pemerintah Provinsi Kaltim atau pemerintah pusat.
“Masih banyak cara, mari kita pikirkan bersama-sama dan temukan solusi yang tepat,” pungkasnya. (adv)
