Foto: Kepala Disnakertrans Berau Masrani, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (10/4/2023).
TANJUNG REDEB – Wacana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) hingga saat ini belum jelas statusnya alias menggantung. Padahal program tersebut masuk dalam 18 program prioritas Pemkab Berau.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Disnakertrans Berau Masrani mengaku telah mengajukan perencanaan pembangunan namun urung dikabulkan oleh Bapelitbang Berau.
Padahal dari Disnakertrans mengetahui dokumen detail desain konstruksi alias Detail Engineering Design (DED) hingga kajian feasibility studi (FS) telah rampung pada tahun lalu dengan anggaran senilai Rp 200 juta.
“Sekarang ini detail perencanaan belum dikabulkan, apalagi pembangunan fisiknya,” kata Masrani, Senin (10/4/2023).
Dirinya pun mengaku telah sering berkonsultasi dengan pihak Bapelitbang Berau. Namun hingga saat ini belum menerima jawaban pasti proyek tersebut dikabulkan.
Menurut dia, keberadaan BLK menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Nantinya tempat itu bakal dijadikan pusat pengembangan skill murid SMA/SMK sederajat agar siap bersaing di dunia kerja.
“Apalagi dihadapkan dengan dibangunnya IKN. Tentu tenaga kerja lokal sudah harus siap bersaing untuk masuk dalam serapan naker di IKN,” jelas dia.
Ia juga menegaskan, bila pembangunan BLK mestinya berjalan tanpa hambatan. Sebab, secara kedudukan hukum ihwal pemberdayaan tenaga kerja lokal sudah tertuang dalam beberapa aturan. Mulai dari pusat hingga daerah.
Belum lagi kemampuan keuangan daerah yang mencapai Rp 3,5 triliun. Menjadi bahan bakar yang cukup untuk membuat program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Ini kan biar perencanaan saja tidak ada,” kata dia.
Dirinya pun berharap agar ada jalan terang terkait rencana tersebut. Minimal di tahun ini terdapat progres yang dapat menjadi pertimbangan permohonan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
Diketahui, ihwal lokasi pembangunan. Sambaliung telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan BLK.
“Itu memang jadi kewenangan pemerintah daerah. Biar dapat bantuan juga dari APBN. Jadi harus ada tindakan dulu daerah, minimal perencanaan,” bebernya. (*)
Reporter: Sulaiman
