Foto: Ratusan buruh saat melaksanakan aksi unjukrasa di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (12/03/2023).

TANJUNG REDEB- Ratusan buruh pekerja sawit berunjuk rasa ke kantor Bupati Berau untuk meminta persoalan PHK yang diduga dilakukan sepihak oleh PT Natura Pasifik Nusantara (NPN), dapat ditangani pemerintah daerah.

Konflik buruh dan NPN sudah cukup lama terjadi, karena tak kunjung selesai, maka pihak dari F-Hukatan DPC KSBSI Berau, meminta pemerintah daerah melalui tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih, turun menyelesaikannya.

Setelah cukup lama berorasi, Pj Sekda Berau Agus Wahyudi dan Asisten I Setkab Berau, Hendratno memfasilitasi pengunjuk rasa, agar dapat ditemukan solusi terkait masalah yang ada.

Mediasi sendiri, dihadiri pula oleh Kepala Disnakertrans Berau, Masrani dan Kabid Hubungan Industrial Sony Prianda, perwakilan DPC F-Hikatan KSBSI Berau.

Ketua DPC F-Hukatan KSBSI Berau, Budiman menjelaskan, pihak NPN kata dia, cenderung melakukan PHK sepihak kepada karyawan. Padahal kata dia, karyawan yang di PHK adalah karyawan permanen.

“Seharusnya tidak boleh seperti itu, dan perusahaan yang memutus kontrak itu harusnya batal. Sepertinya, ada indikasi menghanguskan serikat,” katanya.

Menurutnya, perusahaan kerap melangkahi aturan yang ada. Apabila, dilakukan PHK, harusnya sudah melewati regulasi sesuai aturan Undang-Undang. Apalagi, sebelum adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maka perusahaan harus tetap memenuhi hak-hak karyawan.

“Itu jatuhnya PHK sepihak, dan kami butuh ujarnya. dari pemerintah ke perusahaan. Apalagi, tidak ada putusan dari Pengadilan HI. Ini jelas melanggar aturan,” jelasnya.

Jika tidak ada solusi dari pemerintah, pihaknya akan melakukan tindakan terukur. Dirinya berharap, pihak perusahaan dapat menarik kebijakan PHK sepihak yang dilakukan.

“Tapi, jika perusahaan itu tidak mau mematuhi kebijakan yang ada, maka kami akan tutup perusahaan itu,” tergasnya.

Menyikapi itu, Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi mengatakan, akan mengambil sikap tegas. Pihaknya akan membuat surat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Berau.

“Kami pastikan akan mengambil sikap terhadap persoalan. Kami telah meminta kepada Disnaker agar segera bersurat, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ” pungkasnya. (/)

Reporter: M.S Zuhrie