Nelayan Harus Kantongi Asuransi,Daftar Mandiri Perbulan Iuran 16 Ribu

  • Whatsapp

Foto: Penyerahan Asuransi nelayan yang diberikan secara simbolis oleh Bupati Berau kepada Nelaya di Kampung Semanting

TANJUNG REDEB, – Memperingati Hari Nusantara ke 64, Dinas Perikanan Kabupaten Berau memberikan bantuan jaminan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi nelayan  kepada nelayan yang berisiko tinggi. Menurut Kepala Dinas Perikanan, Tentram Rahayu, mengakui bantuan perlindungan tersebut berasal dari dana sharing CSR pihak ketiga,  serta APBD Berau.

Bacaan Lainnya

Penerima bantuan nelayan yang berada di daerah Kampung Kasai, Semanting, dan Batumbuk. Sesuai data dari Dinas Perikanan Berau pemberian jaminan perlindungan tahun 2021 tersebut, berasal dari APBD Berau sebanyak 440 nelayan, dan  2.500 dari CSR perbankan.

Saat ini total nelayan di Kabupaten Berau, yakni sebanyak 5.000 orang. Data riil terkait jumlah keseluruhan belum bisa tercatat detail. Sebab masih dalam proses perhitungan nelayan yang memiliki jaminan perlindungan secara mandiri.

“Ini sudah menjelang akhir tahun, dan ada pemberian macam-macam bantuan, terutama jaminan keselamatan bagi nelayan yang memiliki risiko tinggi,” bebernya Senin (13/12/2021).

Pagu dana bantuan di tahun 2021 yakni sebesar Rp 7 miliar dan sisa 2 paket lagi yang belum terealisasi. Bantuan yang diberikan pihaknya yakni berupa bantuan budidaya, seperti bantuan pakan, benih, induk, sarpras berupa alat tangkap, perahu dan lainnya. Diakuinya, dari dana tersebut sudah sesuai dengan target.

“Kami tentu terus mencari peluang bantuan ya, seperti CSR, dan anggaran dari lainnya. Tahun ini, banyak juga bantuan dari APBN seperti bantuan budidaya ikan lele dan budidaya udang,” jelasnya.

Sementara terkait bantuan asuransi nelayan pihaknya memang akan mendorong untuk keikutsertaan secara mandiri dengan beban biaya  sebesar Rp 16.800 sebulan. Nominal ini dinilai tidak terlalu memberatkan nelayan.

Tetapi yang masih menjadi tantangan, yakni kurangnya keterbukaan dan pemahaman akan jaminan perlindungan. Apalagi, bantuan dari pihaknya maupun pihak ketiga hanya mampu mengklaim selama 4 bulan.

“Harus kami gencarkan sosialisasinya, perlu sekali agar mereka didorong untuk penggunaan secara mandiri. Saat ini, banyak yang mengklaim juga, misalkan ada beberapa nelayan yang tangannya terkena mesin, ada yang sakit juga. Itu sangat perlu,” tegasnya. (*)

Editor: RJ Palupi

Pos terkait