Jalan Lintas Kampung Masuk KBK, Minta Pemkab Cari Solusi

  • Whatsapp

TANNUNG REDEB, – Sejumlah ruas akses jalan kampung di Kecamatan Kelay, kondisinya memprihatinkan. Kelompok aparatur kampung yang mengatasnamakan asosiasi pemerintah hulu Kelay meminta kepada pemerintah kabupaten untuk segera menemukan cara untuk mengatasi persoalan infrastruktur tersebut.

Bacaan Lainnya

Seperti disampaikan Mustafa Rajes, mewakili beberapa kampung di Kecamatan Kelay. Menurutnya, akses menuju kampung di kecamatan Kelay harus benar-benar diperhatikan. Apalagi, jalan tersebut menjadi satu-satunya akses untuk menghubungkan beberapa kampung.

“Kami berharap adanya perhatian masyarakat kampung. Untuk saat ini betul-betul kami sangat perlu perhatian. Terutama di akses jalanan lah. Apalagi ini sudah mau Natal tentu sebagian besar warga hulu turun belanja untuk persiapan penyambutan Nataru,” ujarnya.

Diakuinya, bahwa jalan yang ada saat ini statusnya masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Kendati demikian, langkah nyata harus tetap diambil pemerintah kabupaten dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Kami tahu kalau itu jalan statusnya masuk KBK. Ya minimal Pemkab menyurati perusahaan yang ada di sana untuk membantu melakukan perawatan jalan. Jadi tidak rusak begitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Taupan Madjid mengatakan, panjang bentang jalan di Kecamatan kelay itu, sekira 35 kilometer. Dari 35 Kilometer itu yang bukan lahan KBK hanya sekira 1 kilometer saja.

“Jalan itu sebenarnya dulu sudah pernah mau dibebaskan. Berbarengan dengan yang jalan di Segah. Tapi kami tidak tahu, kenapa jalan yang di segah itu saja yang dibebaskan,di kelay belum,” sebutnya.

Selain itu, kata dia, upaya yang bisa dilakukan oleh pihaknya adalah menurunkan tim reaksi cepat untuk memberikan pengarahan proses perbaikan jalan.

“Kami bisa andil dalam hal itu saja. Kalau untuk perbaikan dan dianggarkan kami tidak bisa. Akan jadi masalah nantinya,” tegasnya.

Sementara, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan, langkah pasti yang bisa diambil Pemkab adalah dengan bertandang ke Kementerian untuk mencari solusinya.

“Ya kalau bisa lahan itu dibebaskan untuk jalan. Kami akan upayakan itu,” pungkasnya.(*)

Pos terkait