Berau Zona Kuning Pengawasan Anggaran dan Perizinan KPK

  • Whatsapp

TANJUNG REDEB– Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Berau masih dalam ritme yang tepat. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak ditemukan indikasi penyimpangan. 

Hal ini didapati setelah ketiga lembaga tersebut melaksanakan monitoring seluruh kegiatan yang ada di Pemkab maupun Pemprov secara nasional. Memang, sejumlah catatan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.  Akan tetapi kata Wakil Bupati, Gamalis, selama masa jabatannya seluruh kegiatan yang memerlukan pendanaan berjalan dengan lancar. Bahkan ia memastikan tidak ada indikasi penyimpangan.

Bacaan Lainnya

“Artinya, jika ada sesuatu yang keluar jalur, dari awal sudah kami coba untuk diluruskan kembali agar pemanfaatan anggaran tepat sasaran,” ujarnya, Selasa 31 Agustus 2021 kemarin

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiyah menjelaskan, tujuan monitoring kepada daerah, adalah bagian dari program pengawasan KPK terhadap perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan manajemen daerah, serta tata kelola keuangan desa.

“Jadi, selain koordinasi, ini juga sebagai evaluasi atas penggunaan anggaran APBD maupun APBD yang masuk ke daerah,” katanya.

Lanjut Maulidiyah, ada delapan fokus pengawasan yang harus dipenuhi oleh kabupaten dan kota. Sebab, dalam pengawasan tersebut terdapat sistem yang menjadi indikator penilaian KPK. Sehingga pengawasan dilakukan secara terstruktur.

Sistem itu diberi nama sistem JAGA. Melalui sistem tersebut daerah wajib mengisi delapan indikator penilaian yang diberikan KPK. Seperti bagaimana sistem perencanaan dan penganggaran Berau. Apakah sudah menggunakan SIPD. Kemudian dalam SIPD itu ada SSH (standar satuan harga), apakah Berau sudah melaksanakan.

“Jika sudah dilaksanakan akan di-upload ke dalam sistem. Terus diverifikasi oleh KPK,” jelasnya.

Maulidiyah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap data JAGA milik Berau. Menurutnya Berau berada pada posisi yang cukup bagus, yakni berada di zona kuning, dengan poin 28,8 persen.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan penilaian terhadap kabupaten dan kota terdapat tiga zona penilaian. Yakni merah, kuning dan hijau. Nilai 25 persen ke bawah akan masuk dalam zona merah. Lalu 25 persen ke atas akan masuk zona kuning. Untuk mencapai titik teraman harus berada di zona hijau.

“Nah ini akan dinilai se-Kaltim. Tapi kita belum lihat Berau ini berada di urutan ke berapa dari 10 kabupaten dan kota se-Kaltim,” ucapnya. (*)

Editor: RJ Palupi

Pos terkait